BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pemutakhiran Daftar Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan seKalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018, yang digelar di Swiss Bell Hotel Balikpapa, Selasa (06/02/2018).

 

Pada FGD ini, hadir Ketua dan satu orang anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur serta Komisioner KPU dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Hadir Kepala Divisi Pemsyarakatan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Timur.  Juga Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Serta sejumlah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas ) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di Kalimantan Timur.

 

Dalam pertemuan yang dipandu oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Taufik itu, membahas tentang keikutsertaannya para Warga Binaan yang menghuni di Rutan dan Lapas yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kaltim.

 

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Agus Thoyib mengatakan, bahwa hampir semua penghuni Rutan dan Lapas itu tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau tidak memiliki Nomor kartu Keluarga. Sehingga saat pendataan yang dilakukan KPU melalui petugas PPDP hampir semuanya tidak memiliki KTP dan KK.

 

Melihat kondisi ini, maka Lapas dan Rutan yang mengacu kepada Surat Keterangan Penahanan atau Surat keterangan Vonis Putusan Pengadilan. “Jadi hanya dari itu saja kami melakukan pendataan, dikarenakan mereka sebagian tidak memiliki KTP ataupun KK,” ujar Agus Thoyib usai acara selesai digerlar.

 

Ia juga menambahkan, bahwa jumla warga binaan atau nara pidana yang ada di Kaltim ini mencapai 9.061 orang dan yang terdata 8.217 orang. Dari angka itu, masing-masing lapas yang ada di Kaltim jumlahnya bervarias. Seperti Lapas Samarinda 889 orang yang terdata 818 orang. Tenggarong 1.381 orang yang terdata 1.244 orang. Lapas narkotika samarinda 1.380 orang. Lapas Perempuan Tenggarong 664 orang. Bontang 917 orang yang terdata 774 orang. Balikpapan 908 orang yang terdata 848 orang. Bontang 917 orang yang terdata 774 orang. Rutan Samarinda 1.457 orang tahanan yang terdata 1.373 orang. Tanjung Redeb 756 orang yang terdata 603 orang dan Grogot 505 orang yang terdata 370 orang.

 

Bila mengacu kepada Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No 2 tahun 2017, maka semua penduduk yang memiliki hak pilihnya, harus memiliki KTP Elektronik. Sedang warga binaan yang menghuni di Lapas dan Rutan sendiri melakukan pendataan dengan mengacu pasa Surat Perintah Penahanan atau Surat Keterangan  Vonis Putusan pengadilan. Sehingga ini belum bisa didaftarkan sebagai pemilih yang syah agar dapat mencoblos saat Pilgub Kaltim nanti.

 

Melihat situasi seperti ini Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Juliati Mutiara John mengatakan, bahwa Disduk Capil akan melakukan pendataan dan perekaman. Dengan cara melakukan pengecekan melalui iris mata. “Jika saat dilakukan iris mata bagi seluruh warga binaan, maka akan ketahuan jika  yang bersangkutan telah melakukan perekaman atau belum,” ujar Juliati.

 

Jika para warga binaan ini sudah melakukan perekamanan dengan dibuktikan melalui iris mata. Maka warga binaan tersebut dipastikan sudah memiliki KTP dan segera diterbitkan Surat Keterangan dari Kantor Disduk Capil.

 

Lebih lanjut Juliati juga mengatakan, apabila sudah dilakukan perekaman melalui iris mata namun tidak ditemukan adanya informasi yang bersangkutan, maka Disduk Capil akan melakukan perekaman dengan melalui kategori pemilih pemula. Pemilih pemula ini bukan saja diperuntukan bagi anak yang memasuki usia 17 tahun pada Juni tahun 2018 ini. Tetapi warga yang baru melakukan perekaman awal, termasuk katagori pemilih pemula, seperti purnawirawan TNI dan Polri, termasuk warga yang sebelumnya tidak tercatat di Disduk Capil, itu semua termasuk kategori pemilih pemula.

 

Juliati juga berencana akan melakukan perekaman kepada seluruh warga binaan yang ada di seluruh Lapas dan Rutan yang ada di Kaltim dalam waktu dekat ini. “Ya, sebelum tangal 18 februari nanti, kami pastikan sudah selesai melakukan perekaman. Mengingat pada tanggal 18 Februari ini batas akhir melakukan Coklit,” ujarnya.

 

Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur, Agus Thoyib menyambut baik apa yang akan dilakukan Disduk Capil Kaltim ini. Dan dirinya sangat mendukung langkah yang dilakukan Disduk Capil ini. “Saya sangat mendukung apa yang akan dlakukan Disduk capil ini. Dan saya beserta jajaran saya akan membantu sepenuhnya, agar warga binaan kami ini, dapat turut serta pada pemilihan gubernur kaltim tahun ini,” ujar Agus Thoyib.

 

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Taufik mengatakan, FGD ini sengaja dilakukan dengan tujuan bahwa, KPU Provinsi Kaltim sangat memperhatikan para warga binaan ini agar dapat turut berpartisapasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim ini. “Ya inikan acara untuk saling berkordinasi antar instansi, agar para Warga Binaan yang ada di seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Kaltim dapat ikut serta mencoblos pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubnernur Kaltim. Makanya para warga binaan ini akan didata nantinya oleh Disdukcapil, dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP dan Nomor Kartu keluarga,” pungkasnya.

 

Sementara Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha SPd SH mengatakan, pihaknya masih melihat perkembngan di akhir Pencoklitan nanti. Apa bila jumlah Warga Binaan yang ada di Lapas dan Rutan di Balikpapan mencapai lebih dari 1.600 orang. Maka bisa saja ada penambahan TPS. “TPS itu kan maksimum DPTnya paling banyak 800 pemilih. Nah apbila melebih dari 800 pemilih maka otomatis akan ditambah TPSnya. Tapi ini kita lihat nanti, setelah coklit selesai. Mengingat jumlah warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan itu jumlahnya fluktuatip. Karena di Lapas dan Rutan itu penghuninya selalu mengalami perubahan. Bisa saja meningkat atau menurun. Dikarenakan para warga binaan ini jumlah dinamis. Karena setiap hari ada yang keluar dan adapula yang masuk,” pungkas Noor Thoha.