BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Balikpapan, yang digelar di ruang rapat Gedung DPRD Kota Balikpapan, Rabu siang (07/03/2018).

Pada RDP tersebut hadir Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha serta 2 Komisionernya,  H Rudjito dan Sunawiyanto. Serta hadir pula Ketua PPK sekota Balikpapan, Camat sekota Balikpapan, Kabag Pemerintahan, Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan dan Ketua Panwaslu Kota Balikpapan Ahmadi Azis.

RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Faisal Tola ini membahas tentang tidak adanya komputer di beberapa kantor sekretariat yang ada di sejumlah PPK dan PPS yang ada di Balikpapan. Hingga selama ini beberapa PPS terpaksa menggunakan laptop pribadi,  untuk menjalankan tugas untuk melakukan penginputan data pemilih, terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimatan Timur yang akan digelar pada 27 Juni 2018 yang akan datang.

Menyinggung masalah ini, DPRD sengaja menghadirkan camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan, agar dapat mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Ketua PPK ini terkait tentang keberadaan komputer yang tidak layak pakai atau bahkan sama sekali tidak ada.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan Drs Sayid Iqbal Yahya menyampaikan, bahwa informasi terkait tidak adanya fasilitas  di beberapa Kantor Sekretariat PPS dan PPK itu sudah ia ketahui dan telah dilakukan inventarisasi. Dan memang ditemukanada sejumlah PPS dan PPK yang tidak memiliki komputer beserta printernya.

Iqbal juga mengatakan, dikarenakan ini sifatnya situasional, maka untuk pengadaan komputer tidak bisa dilakukan ditengah tahun anggaran. Maka satu-satunya jalan adalah dengan cara menyewa. Penyewaaan ini dilakukan oleh pihak kecamatan dengan  mengguankan biaya belanja rutin.

Pada kesempatan ini pula, sejumlah camat juga menyampaikan bahwa pihaknya bersedia untuk meminjamkan perangkat komputer lengkap dengan printernya. Sementara selama menginput data pemilih terpaksa harus menggunakan printer milik kelurahan yang sejatinya digunakan untuk pelayanan masyarakat. “Intinya pada minggu ini atau paling lambat minggu depan kami akan memenuhi sejumlah komputer beserta printernya. Kalau juga tidak ada di kecamatan dan kelurahan, maka kami akan menyewanya,” pungkas Iqbal di hadapan peserta RDP itu.

RDP ini berkahir setelah berdiskusi selama 90 menit lamanya. Dan dicapai kesepakatan bahwa pihak kecamatan bersedia untuk memenuhi seluruh komputer yang ada di PPK maupun PPS dalam satu minggu ini. Dalam RDP ini juga disebutkan bahwa tidak adanya komputer di sejumlah kantor sekretariat PPS dan PPK ini tidak seluruhnya terjadi. Artinya masih ada beberapa PPS dan PPK yang komputernya masih bisa berjalan dengan baik.