BALIKPAPAN – Rapat Pleno Terbuka yang digelar KPU Kota Balikpapan telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 untuk kota Balikpapan yang mencapai 419.718 pemilih.

Penetapan DPS ini telah disetujui oleh seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan, perwakilan tim sukses dari empat pasangan calon, panwaslu Kota Balikpapan termasuk perwakilan dari  Forum Komunikasi Kota Balikpapan pada rapat penetapan DPS yang digelar di Blue Sky hotel, pada Jumat sore (16/3/2018).

Masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebelumnya menyampaikan hasil kerja pemutahiran data melalui pencocokan dan penelitian pemilih yang dilakukan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) yang dilaksanakan sejak 20 Januari hingga 18 Februari lalu.

Dalam pleno terbuka itu tidak ada satupun pihak yang menolak angka DPS yang mengalami penurunan jika dibandingkan pada angka DPT pada pemilihan walikota Balikpapan tahun 2015 lalu sebesar 451. 782 pemilih ditambah DP4 menjadi 460 ribu lebih.

“Setelah hasil coklit temen-temen di lapangan ditemukan angka yang fanstastis pemilih yang tidak memenuhi syarat. Itu harus dicermati betul. Pemilih tidak memenuhi syarat itu bagaimana yakni pemilih yang ketika sudah berganti berubah misalnya sipil jadi militer, atau pemilih yang sudah tidak ada di tempat ketika dicoklit tidak ada oang sudah bertahun-tahun-tahun. ini yang memastikan warga dan RT setempat. Kemudian ketika didampati pemilih yang umur belum 17 atau belum menikah. Tentu saja ini akan dibreakdown mana yang terbanyak,”jelas Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha usai pleno penetapan DPS.

Noor Thoha menyatakan langkah coklit merupakan upaya pembenahan untuk memastikan partisipasi dan hak warga terpenuhi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang akan digelar pada 27 Juni 2018 yang akan datang. “Ketika pemilih itu banyak tapi bodong artinya orang nggak ada sementara rumus partisipasi itu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah seluruh pemilih. Kalau jumlah seluruh pemilih gede ototmatis partisipasi rendah. Ini langkah KPU dengan system Sidalih ini untuk mendekatkan angka yang sesungguhnya,” terangnya.

“Jika hasil pencermatan setelah diumumkan ke masyaraakt dengan masukan dari masyarakat,panwas dan calon, ternyata hasil itu maka itulah pemilih riil di kota Balikpapan,” sambungnya.

KPU Kota Balikpapan  juga akan melakukan masa perbaikan sejak sekarang hingga 19 April mendatang. KPU Kota Balikpapan pada tanggal 24 Maret nanti akan mengumumkan DPS Pilgub melalui kantor kelurahan untuk memberikan kesempatan masyarakat memberikan masukan terutama yang belum terdata atau tervalidasi.

“Jangan sampai itu setelah ada yang kalah dan ada yang menang baru ribut. Itu kita tidak inginkan. Ayo silakan dari sekarang mulai kita benahi. Kita inikan sudah mengerahakan 1440 petugas (PPDP). Ini nggak main-main. Data ini hampir mendekati valid,” tandasnya.

Pada acara ini juga Komisioner KPU Kota Balikpapan  menandatangani berita acara pleno penetapan DPS kota Balikpapan untuk Pilgub Kaltim. Dalam pleno ini juga diketahui ada pemilih baru yang terdata oleh PPDP sebanyak 47.034 dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 87.847 orang sedangkan pemilih potensial yang non EKTP sebanyak 6.555 orang.

Dalam rapat ini  juga dihadiri perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil Kota Balikpapan yang menyebutkan jumlah pendudukan ber KTP Balikpapan mencapai 633.196 jiwa. Dari data ini, Disdukcapil telah melakukan validasi jumlah penduduk Balikpapan dengan kementerian dalam negeri dan diketahui terjadi susut 120 ribu. “Bisa jadi fenomena itu juga,” ujarnya.

KPU Kota Balikpapan menurut Noor Thoha akan melakukan kordinasi dengan Disdukcapil Kota Balikpapan untuk memastikan kembali warga yang belum memiliki KTP elektronik. “ Nanti Disdukcapil kita minta untuk membuka database apakah orang ini ada tidak di data base, kalau tidak ada kami akan koordinasi dengan Jakarta. Kalau ternyata nggak ada kita coret. Dengan waktu yang sisa ini kita akan koordinasi dengan cepat,” tukasnya.