BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Balikpapan Dalam Pemilu Tahun 2019, yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Minggu pagi (17/06/2018).

Hadir pada rapat pleno terbuka itu diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dan 4 orang Komisionernya yakni H Rudjito, Purwo Atmojo, Sunawiyanto dan Endang Susilowati. Serta hadir pula dari Panwaslu Kota Balikpapan, para pengurus partai politik peserta Pemilu 2019. Dan juga hadir ketua, Anggota PPK Pemilu, Ketua dan Anggota PPS Pemilu, Sekretaris PPK sekota Balikpapan.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan bagian dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Dalam rapat pleno itu juga dibahas tentang pemutakhiran data dan pembentukan Ad Hoc. “Nah sekarang ini, rapat yang kita gelar hari ini adalah penetapan Daftar Pemilih Sementara. Jadi Daftar Pemilih Sementara itu dari mana? Yaitu dari DPT terakhir untuk Pilkada atau Pilgub Kaltim 2018. Dan nantinya akan ditambahkan dengan pemilih pemula yang dihitung  pada 14 April 2019 nanti genap berusia 17 tahun,” ujar Noor Thoha kepada sejumlah awak media.

Noor Thoha juga menyebutkan, pada Rapat Pleno Terbuka ini menjadi sangat penting, dikarenakan  ada beberapa penambahan dan perbandingan antara Pemilihan Gubernur Kaltim 2018 dengan Pemilihan Umum 2019. Diantaranya adalah jumlah TPS yang akan mengalami penambahan yang lumayan besar jumlahnya jika dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur.

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11  tentang pemutakhiran data itu menyebutkan bahwa untuk 1 TPS itu tidak boleh lebih dari 300 pemilih. “Sedang untuk TPS Pilgub Kaltim tahun ini, satu TPS maksimal 800 pemilih. Saat inikan total jumlah TPS Pilgub Kaltim ini kan mencapai  1.363 TPS. Nanti Pemilu itu jumlah TPSnya akan lebih dari 2000 TPS,” papar Noor Thoha lagi.

Selain jumlah TPS yang bertambah, pada Pemilu nanti akan ada 5 lembar surat suara. 1 lembar  surat suara untuk pemilihan presiden. 1 lembar surat suara untuk pemilihan calon anggota DPD RI. 1 lembar surat suara untuk calon anggota pemilihan DPRD Provinsi dan 1 lembar surat suara  lagi untuk pemilihan calon legislaltif tingkat kabupaten kota. “Jadi totalnya 5 lembar surat suara. Makanya jumlah pemilih di setiap TPS itu dibatasi, hanya 300 pemilih paling banyak. Mengingat proses mulai dari pencoblosan sampai perhitungan suara dipastikan memakan waktu yang lama. Berbeda dengan Pilgub Kaltim ini. Hanya ada 1 lembar surat suara. Sehingga wajar jika setiap TPS pemilihnya maksimal 800 orang pemilih,” ujarnya.

Pada Rapat Pleno Terbuka ini pula, masing masing ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 6 kecamatan sekota Balikpapan, secara bergiliran tampil ke depan untuk membacakan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019 dari masing masing kecamatan (lihat table).

Pada Pemilu 2019 nanti selain penambahan jumlah TPS, praktis jumlah tenaganya juga bertambah, khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Kan jumlah TPSnya bertambah. Otomats jumlah petugasnya juga bertambah dan biayanya pun dipastikan akan bertambah,” imbuhnya.

Selain TPS dan petugas KPPS yang bertambah, logistik Pemilupun mengalami perubahan. “Untuk bilik suara misalnya, insha Allah masih bisa digunakan pada pemilu 2019 nanti, sepanjang bilik suara tersebut tidak tertera tulisan Pilkada, maka bisa dimanfaatkan pada Pemilu nanti. Namun jika ada tulisan Pilkada yang tertera di bilik suara tersebut, maka mau tidak mau KPU harus melakukan pengadaan logistik lagi,” paparnya.

Yang sangat mencolok perbedaannya antara Pemilihan Gubuernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 dengan Pemilihan Umum tahun 2019 adalah kotak suaranya. Di mana pada Pemilu nanti, kotak suara tidak lagi terbuat dari alumunium. Melainkan kotak suara Pemilu 2019 nanti bentuknya transparan. “Di Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa kotak surat  suara itu nantinya harus yang transparan, yang bisa dilihat dari luar. Mengenai bahannya nanti akan diatur secara khusus di PKPU,” pungkas Noor Toha.