BALIKPAPAN—Sejak pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018 yang digelar sejak pagi hingga siang hari ini, sejumlah lembaga survey melakukan release berupa quick count perolehan suara dari 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang beredar di berbagai media sosial.
Namun hasil quick count dari lembaga survey tersebut, tidak terlalu direspon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini seperti disampaikan Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, saat dijumpai sejumlah awak media usai proses pemungutan suara, Rabu sore (27/06/2018).
Menurut Noor Thoha, lembaga lembaga, ataukah pemantau ataupun survey tentang penayangan hasil perolehan suara Pilgub Kaltim itu mestinya terregristrasi di KPU Provinsi Kalimantan Timur. “Kalau mereka itu resmi, mestinya harus teregistrasi di KPU provinsi. Nah dalam hal melakukan penayangan hasil perolehan suara atau quick count dari lembaga survey itukan sejauh ini untuk kalangan internal, kalangan mereka. Bukan untuk dipublikasi. Dan kalau untuk dipublikasikan harus ada pertanggungjawabannya,” ujar Noor Thoha.
Ia menambahkan, dampak dari pada penayangan quick count perolehan suara ini implikasinya panjang. Dikarenakan akibat melihat hasil survey dari lembaga survey tertentu itu, bisa membuat masyarakat bereporia atau bahkan ada masyarakat yang justru bersedih. “Padahal setelah ditetapkan oleh lembaga resmi seperti KPU hasilnya berbeda. Nah inikan memberikan kesan berbeda buat masyarakat sendiri,” imbuh Noor Thoha lagi.
Berbeda jika ada lembaga survey yang jelas statusnya yang sudah teregistrasi di KPU. Seperti badan hukumnya jelas. AD ARTnya jelas, menurut Noor Thoha lembaga survey ini bisa dipertanggungjawabkan penayangan quick countnya. “Lembaga survey seperti ini juga harus jelas sponsornya. Dia independen atau tidak. Kan mereka ga boleh berapiliasi. Dan sampai saat ini tidak ada satu lembaga surveypun yang mendaftarkan atau melakukan regristrasi ke KPU. Sehingga kami menganggap mereka itu tidak ada,” pungkas Noor Thoha.