BALIKPAPAN—Memasuki masa akhir penyerahan perbaikan berkas dan dokumen bagi para Bacaleg dari 16 Partai Politik peserta Pemilu 2019, sejumlah LO dari 16 Parpol sekota Balikpapan mengunjungi Kantor KPU Kota Balikpapan, untuk menyerahkan berkas hasil perbaikan.

Saking banyaknya jumlah Bacaleg yang diusung Parpol, seluruh Ketua dan Komisioner, para Kasubbag, Staff hingga tenaga pendukung bekerja hingga larut malam mulai tiga hari sebelum masa berakhirnya masa perbaikan hingga hari terakhir 31 Juli 2018.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha S.Pd SH mengatakan, masa perbaikan yang dimulai dari tanggal 22 hingga 31 Juli itu adalah masa perbaikan dan untuk memenuhi kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. “Hari ini adalah hari terakhir. Dan apabila hari ini tidak bisa terpenuhi semua, maka tidak bisa dinaikan statusnya menjadi DCS. Praktis tidak bisa mengikuti kontestasi politik,” ujar Noor Thoha.

Ia juga menambahkan, penetapan DCS itu rencananya akan ditetapkan pada 12 atau 14 Agustus mendatang. Sedang tanggal 1 hingga 8 Agustus nanti, menurut Noor Thoha adalah masa verifikasi adminitrasi hasil perbaikan. “Nanti kita akan teliti semua, kita bedah semua. Apakah dari partai politik yang bakal Calegnya yang diajukan ini, sudah memenuhi syarat atau belum sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,” ujar Thoha lagi.

Noor Thoha juga menyebut, bahwa verifikator di KPU Kota Balikpapan hanya memverifikasi apakah barangnya ada atau tidak pada dokumen berkas yang diserahkan ke KPU oleh para Caleg melalui LO Partai Politik. “Teman verifikatorkan hanya memeriksa apakah barangnya ada atau tidak. Tentang keabsahannya kan nanti, komisioner yang akan melakukan verifikasi tersebut,” imbuh Noor Thoha lagi.

Perbaikan hari terakhir ini adalah mengenai kelengkapan, yaitu yang paling banyak adalah sejumlah Bacaleg yang ijazahnya belum dilegalisir, maka dihari terakhir masa perbaikan ini sudah harus dilegalisir. Kemudian nama di KTP dan Ijazah juga ada perbedaan yang ditemukan pada sejumlah Caleg. “Untuk itu,solusinya adalah minta surat keterangan dari Diknas, bahwa antara nama di KTP dan Ijazah adalah orang yang sama,” pungkas Noor Thoha lagi.