BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2019, yang digelar di Ballroom Hotel Sagita Horison, Balikpapan, Sabtu (15/09/2018).

Hadir pada acara itu diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha serta komisioner lainnya, seperti H Rudjito dan Sunawiyanto. Serta turut hadir operator dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Balikpapan.

Dalam Bimtek ini, para operator Parpol diberikan arahan tentang bagaimana membuat pelaporan terkait dengan kampanye yang akan dilakukan seluruh calon legislatif saat kampanye nanti. Di mana seluruh kegiatan yang sifatnya kampanye tak lepas dengan dana atau biaya. “Untuk itu Bimtek ini sengaja kami gelar agar masing masing Parpol mengerti bagaimana cara membuat pelaporan saat melakukan kampanye,” ujar Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha.

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, Bimtek tentang pelaporan dana kampanye sengaja diberikan kepada operator parpol dikarenakan setiap kontestasi politik, baik Pilkada atau Pemilu akan melalui fase kampanye. Dan di setiap kampanye itu selalu ada dana yang dikeluarkan. “Kan setiap kampanye itu hampir hampir tidak ada satupun yang namanya gratis. Semua ada ada dana yang keluar. Mulai dari pembuatan alat peraga kampanye, membuat bahan kampanye kemudian blusukan, rapat umum dan seterusnya itukan semua memakai dana,” papar Noor Thoha.

Terkait dengan kegiatan kampanye yang mengeluarkan dana itulah, KPU memberikan arahan agar semua Parpol itu mengikuti Bimtek ini, supaya seluruh Parpol tidak jor-joran dalam mengeluarkan dana saat kampanye. Hal ini diatur dalam PKPU Nomor 24 tahun 2018 yang direvisi menjadi PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye.

Menurut Noor Thoha, bagi Calon Legislatif atau Caleg yang memiliki dana lebih tidak ada masalah saat melakukan kampanye. Ini justru berbeda dengan Caleg yang memiliki dana pas-pasan. “Untuk itu KPU mengatur agar seluruh dana itu harus terkumpul di satu rekening atas nama partai politk. Nanti baru partai politik yang mendistribusikan kepada para Calegnya, supaya ada azas keadilan. Jadi sekali lagi meski caleg itu memiliki dana yang banyak, dana tersebut tetap harus diserahkan ke rekening Parpol,” ujarnya.

Pelaporan dana kampanye ini wajib dilakukan agar demokrasi yang sudah ada selama ini tidak terseret pada demokrasi kapitalis. Di mana yang memiliki modal banyak yang berpotensi akan memperoleh suara terbanyak. KPU juga berharap agar pada Pemilu 2019 yang akan datang bisa melahirkan orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. “Nah kalau orang orang baik yang tidak punya modalkan kasihan. Dia kalah saat konstetasi hanya karena tidak punya modal. Untuk itu Bimtek sengaja kami gelar, agar seluruh Parpol memahami tentang pelaporan dana kampanye ini,” kata Noor Thoha lagi.

Pada Bimtek ini pula juga dibahas tentang bagaimana membuat pelaporan tentang adanya dana sumbangan dari perseorangan atau perusahaan. Di mana dana sumbangan yang diberikan kepada Parpol itu semuanya dibatasi. Seperti dana sumbangan dari perseorangan yang paling tinggi adalah Rp 2,5 miliard. Sedang untuk perusahaan maksimal dana yang disumbangkan adalah Rp 25 miliard. “Jadi dana sumbangan itu boleh dari luar pengurus parpol yang sifatnya perorangan. Dan juga kelompok orang atau badan usaha juga bisa memberikan sumbangan. Asalkan bukan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kecuali perusahaan biasa non pemerintah itu bisa memberikan sumbangan,” pungkas Noor Thoha.