BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengadakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye dan dana kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa – Rabu (18-19/0-9/2018).

Hadir pada acara sosialiasi tersebut diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, serta 4 komisioner KPU Kota Balikpapan diantaranya H Rudjito, Endang Susilowati, Sunawiyanto dan Purwo Atmojo. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan. Perwakilan dari seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Serta hadir pula pengurus dan operator dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019.

Dalam sosialisasi ini, KPU Kota memberikan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 23 dan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dan Peraturan KPU Nomor 24 dan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kedua peraturan ini sengaja dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan di hadapan seluruh pengurus Partai Politik serta stake holder terkait. Di mana dalam peraturan tersebut KPU memberikan arahan tentang apa saja yang bisa dilakukan dan dilarang dalam kampanye. Hingga mengatur tentang dana kampanye yang juga harus diketahui oleh masyarakat khususnya para pengurus partai politik.

Dalam sosialiasi ini, masing masing komisioner KPU Kota Balikpapan memberikan materi secara bergiliran. Ditambah nara sumber dari Polres Balikpapan, yang disampaikan oleh KBO Satreskrim Polres Balikpapan Iptu Nyoman Darmayasa SH.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menyampaikan, bahwa dalam PKPU Nomor 23 dan 28 itu mengatur tentang peraturan Kampanye. Di mana masa kampanye pada Pemilu 2019 ini termasuk masa kampanye terpanjang dalam sejarah Pemilu yang ada di Indonesia. “Kampanye itu digelar dari tanggal 28 September ini hingga 3 hari sebelum pencoblosan 17 April 2019 yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan terburu-buru melakukan kampanye. Karena masa kampanye yang ditetapkan KPU itu lama sekali, yaitu 6 bulan,” ujar Noor Thoha.

Dalam PKPU Nomor 23 dan Nomor 28 Tahun 2018 itu juga mengatur tentang tempat, waktu dan sarana dalam berkampanye. Seperti kampanye dialogis dan rapat umum. Serta mengatur pula tentang tempat pelaksanaan kampanye. “Baru baru ini Pertamina telah menerbitkan peraturan baru, bahwa lapangan Merdeka itu sudah tidak boleh lagi dipergunakan sebagai sarana atau tempat yang sifatnya berbau politik. Seperti kampanye ini juga tidak diperbolehkan. Jadi bapak ibu masih bisa menggunakan lapangan lain, seperti lapangan Foni di Kebun Sayur yang berada di Balikpapan Barat dan di kawasan Dome yang berada di Balikpapan Selatan,” ujar Noor Thoha lagi.

Begitu pula dalam PKPU Nomor 24 dan Nomor 29 Tahun 2018, KPU mengatur tentang dana kampanye. Dalam sosialsiasi ini KPU Kota Balikpapan memberikan arahan serta informasi, bahwa dana kampanye itu harus terpusat di 1 rekening atas nama partai politik. Bahkan untuk sumbangan saja juga diarahkan ke 1 rekening tersebut. Tujuannya tak lain adalah agar ada pemerataan perlakuan bagi semua calon legislatif di partai politik yang bersangkutan. “Jadi semua dana kampanye itu harus terpusat di satu rekening atas nama Parpol. Ini agar ada persamaan perlakuan bagi calegnya. Missal ada Calog yang memiliki finansial yang lebih dengan Caleg yang maaf, ekonominya pas-pasan. Kan kasian dengan Caleg yang ekonominya pas-pasan itu. Makanya dana kampanye itu dikumpulkan di satu rekening. Sehingga apabila ada kegiatan kampanye pendistribusiannya jelas ke semua Caleg,” papar Noor Thoha lagi.

Pelaporan Dana Kampanye Melalui Sidakam

Ia juga menyebutkan, dalam PKPU Nomor 24 dan dan 29 Tahun 2018 itu juga mengatur tentang semua pelaporan kegiatan kampanye yang berkaitan dengan pembiyaan. Jadi apapun bentuk dana yang dikeluarkan untuk kampanye tersebut harus dicatat dan dilaporkan dengan memasukannya ke sitem yang bernama Sidakam atau Aplikasi Dana Kampanye. Di mana semua Parpol wajib memberikan pelaporan pemasukan maupun pengeluaran dana yang berkaitan dengan kampanye.

Selain mengatur tentang pengeluaran dana kampanye, di dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa partai politik boleh menerima sumbangan dari luar pengurus Parpol. Baik sumbangan berupa dana maupun sumbangan berupa benda, seperti peminjaman kantor, gedung maupun kendaraan bermotor. “Jadi apabila ada yang orang Parpol atau di luar Parpol yang memberikan peminjaman Ruko atau mobil misalnya, itu juga wajib dilaporkan. Tentu ada angka berapa yang dimasukan di situ. Nah di situ nanti Parpol bisa mengira berapa harga sewa Ruko atau mobil yang dipinjamkan tersebut,” papar Noor Thoha.

Di dalam Peraturan KPU Nomor 24 dan 29 Tahun 2018 ini juga disebutkan, bahwa ada batasan maksimal sumbangan yang harus ditaati. Yaitu Rp 2,5 miliard untuk perseorangan dan Rp 25 miliard. Dan setiap pelaporan dana kampanye ini, KPU juga menggandeng akuntan publik. “Jadi seumbangan dari perusahaan itu boleh saja kecuali BUMN. Dan setiap pelaporan dana kampanye ini juga terbuka untuk umum. Makanya sosialiasi ini kita gelar, agar dari hulunya kita tata dengan baik dan hilirnya insya Allah akan tertata dengan baik pula,” pungkas Noor Thoha.