BALIKPAPAN—Sejumpah pengurus partai politik peserta Pemilu 2019 menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Minggu (23/09/2018).

 

Hadir pada saat penyerahan dokumen LADK ini diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dan 4 komisioner lainnya, diantaranya Endang Susilowati, Sunawiyanto, H Rudjito dan Purwo Atmojo. Serta sejumlah staff sekretariat KPU Kota Balikpapan.

 

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoa mengatakan, bahwa batas akhir untuk menyerahkan LADK itu adalah tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat. “Berarti siapa saja partai politik yang tidak menyerahkan sampai dengan jam 6 sore, maka dia dikenakan sanksi. Seperti pembatalan terhadap  keikutsertaan mereka sebagai peserta Pemilu,” ujar Noor Thoha di sela-sela para Parpol menyerahkan dokumen LADKnya.

Setelah menerima LADK tersebut, KPU Kota Balikpapan akan memberikan berita acara kemudian akan diserahkan kepada Bawaslu Kota Balikpapan. Setelah itu KPU Kota Balikpapan akan melakukan klarifikasi kepada Parpol yang tidak menyerahkan LADK pada batas waktu yang sudah ditetapkan, yaitu pada 23 September 2018 pukul 6 sore.

 

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, bahwa penyerahan LADK ini hendaknya diperhatikan oleh seluruh pengurus Parpol. Menurut Noor Thoha, KPU hanya meminta Parpol mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh KPU. “Kami hanya minta kepatuhan Parpol saja, bahwa nanti jika ada LADK kurang ini, kurang itu, ada masa perbaikan mulai dari tanggal 22 hingga 27 September nanti,” ujar Noor Thoha.

 

Maka dari itu, KPU meminta seluruh pengurus Parpol agar menyerahkan LADKnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mengenai nanti ada kekurangan bisa dilakukan saat memasuki masa perbaikan. “Ga masalah kurang ini, kurang itu, kita fahamlah.  Untuk itu silahkan serahkan dulu laporannya, jika ada kekurangan kan ada masa perbaikan,” papar Noor Thoha lagi.

 

Apabila ada Parpol yang tidak menyerahkan hingga pukul 18.00 pada hari ini 23 September 2018, pembatalan itu tidak serta merta berlaku secara nasional. Ini dilihat dari daerah pilihannya. “Misalkan Dapil Kaltim nih. Kemudian ada Parpol di Dapil Balikpapan  yang tidak menyerahkan ke Kaltim, maka Dapil Balikpapan tidak diikutsertakan,” ujar Noor Thoha lagi.

 

LADK bagi Parpol Peserta Pemilu 2019 ini berbeda dengan LADK bagi Calon Presiden dan Calon wakil Presiden. Di mana untuk Kota Balikpapan sendiri sudah terbentuk tim suksesnya. Dan batasan waktunya tidak sama dengan batasan waktu LADK bagi partai politik. “Kalau LADK Timses Capres dan Cawapres ini tidak sama batasan waktunya dengan Parpol. Kalau sama kan masa menggugurkan Cawapresnya, kan tidak seperti itu,” pungkas Noor Thoha.

 

Penulis : Alfian Tamzil