BALIKPAPAN–Komisi Pemilihan Umum Kota Balikppan menggelar Rapat Kordinasi Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan di Hotel Pacifik Balikpapan, Senin siang (24/09/2018).

 

Hadir pada acara itu diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, 4 komisioner KPU Kota Balikpapan lainnya, diantaranya Endang Susilowati, Sunawiyanto, H Rudjito dan Purwo Atmojo. Serta hadir pula Ketua Bawaslu Kota Balikpapa, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Polres Balikpapan. Serta hadir pula seluruh pengurus Partai Politik Pemilu 2019 dan Ketua dan anggota PPK sekota Balikpapan.

Dalam rapat Kordinasi ini, adalah membahas tentang kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 23 dan Nomor 28 Tahun 18 tentang kampanye dan SK KPU RI Nomor 1096 Tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Di mana di sini diatur tentang segala sesuatu terkait dengan kegiatan kampanye.

 

Ketua KPU Kota Balikpapan mengatakan, dalam rakor ini membahas tentang Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU dengan melalui anggaran APBN. “Namun ada juga APK yang dibuat sendiri, nah APK yang dibuat oleh peserta Pemilu meruapakan APK tambahan dari APK yang difasilitasi oleh KPU, yang mana jenis, ukuran dan jumlahnya sudah diatur dalam SK KPU RI Nomor 946 dan SK KPURI Nomor 1086,” ujar Noor Thoha.

 

Ia juga mengatakan, bahwa regulasi tentang APK ini sudah tidak bisa dirubah karena sudah menjadi keputusan KPU RI yang telah dituangkan dalam surat keputusan Nomor 1096.

 

Lebih lanjut Thoha mengatakan, idealnya 1 caleg bisa membuat 1 APK. Namun menurut Noor Thoha aturan tersebut top-down. Artinya KPU menerima aturan tersebut dan tidak mungkin KPU merubah regulasi yang sudah ditetapkan tersebut.

Terkait dalam rakor ini, ada beberapa  Caleg yang melakukan interupsi terkait peraturan APK tersebut, namun Noor Thoha belum bisa memberikan jawaban mereka. “Berkenaan  dengan sanggahan ataupun usulan oleh pengurus Parpol terkait pemasangan APK ini, yah kita tampung saja dulu. Tapi yang perlu diingat, kenapa sih APK diatur, supaya Parpol tidak jor-jotan di APK,” papar Noor Thoha.

 

Untuk itu, Noor Thoha menghimbau agar para caleg ini tidak hanya terfokus kepada APK seperti baliho dan spanduk saja. Melainkan bisa dilakukan dengan cara lain seperti brosur,leaflet, pamphlet dan kartu nama.