BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan kembali menggelar bimbingan teknis Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang digelar di Ball Room, Hotel Pacifik Balikpapan, Jumat siang (14/12/2018).

Hadir pada acara Bimtek tersebut diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, serta komisioner KPU lainnya, diantaranya Sunawiyanto, H Rudjito serta Purwo Atmojo. Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Balikpapan Dan tak ketinggalan seluruh LO Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan sebelumnya itu, Partai Politik diminta untuk melaporkan laporan awal dana kampanye atau LADK. “Itu di awal. Pertengahan itu ada namanya LPSDK. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dan nanti diakhir ada yang namanya LPPDK atau dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,” ujar Noor Thoha.

Ia juga mengatakan, begitu memasuki tanggalnya penerimaan, KPU menggelar Bimtek dengan mengundang partai politik. Dikarenakan ada aplikasi yang harus diiisi oleh setiap operator partai politik. “Nah, kalau tidak didampingi KPU, dipastikan Operator Parpol dimungkinkan sudah tidak bisa mengisi. Dan dari kegiatan Bimtek inilah, kami hanya satu mengharapkan kepatuhan dari semua Parpol,” ujar Noor Thoha.

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, penginputan dana kampanye saat ini sudah dilakukan dan berakhir pada tanggal 1 januari 2019 dan dilaporkan kepada KPU pada 2 yang akan datang.

Terkait dengan pelaporan dana kampanye yang dilakukan melalui system internet, yang kemungkinan dapat diakses oleh pihak lain. Dengan tegas Noor Thoha mengatakan, bahwa nanti setelah dilaporkan ke KPU kemudian diperiksa oleh Akuntan Publik, baru bisa diakses. “Kalau sekarangkan masih on progress. Belum bisa diakses,” ujarnya.

Ketika ditanya, apakah ada sanksi bagi Parpol yang tidak melakukan pelaporan dana kampanye. Baik itu LPSDK maupun LPPDK ke KPU dalam waktu yang telah ditentukan? Dengan tegas Noor Thoha mengatakan bahwa Caleg dari parpol yang tidak memberikan pelaporan LPSDK maupun LPPDK akan gugur. “Walaupun calon dari Parpol tersebut memperoleh suara terbanyak maka tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. Itulah sanksinya,” imbuh Noor Thoha.

Ia juga menambahkan, sekalipun ada Caleg dari Parpol yang tidak memberikan pelaporan LPPDK ataupun LPSDK kendati dengan perolehan suara terbanyak ke dua di partai dan Dapilnya, maka ketika jika ada Pergantian Antar Waktu atau PAW di DPRD,Caleg yang bersangkutan ini tidak bisa menggantikannya. “Makanya sanksinya agak berat ini, untuk kami di KPU, minta kepatuhan saja kepada semua Parpol. Agar memahami benar tentang LPSDK dan LPPDK,” papar Noor Thoha lagi.

Noor Thoha juga menambahkan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam Bimtek yang digelar siang itu, diantaranya tentang pelaporan sumbangan dana kampanye. Di mana setiap pengeluaran dana itu tidak hanya berupa uang saja. “Jadi sumbangan itu bukan hanya semata uang saja, tetapi juga barang dan jasa. Jadi semua sumbangan itu sekecil apapun harus dilaporkan ke KPU,” ujar Noor Thoha.

Mengenai jumlah sumbangan yang diberikan kepada Parpol ada batasannya. Yaitu, sumbangan dari perorangan maksimal Rp 2,5 milirad. Sedangkan sumbangan dari perusahaan asal bukan BUMN sebesar Rp 25 miliard. “Saya pikir itu longgar bangetlah itu. Dan ingat semua sumbangan itu wajib dilaporkan. Apapun bentuknya. Bisa berupa uang, bisa berupa barang dan bisa berupa jasa. Tapi semua harus dikonversi. Seperti mendatangkan artis, tulis disitu berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan artis. Selain itu semua sumbangan dalam bentuk jasa wajib dilaporkan, namun sebelumnya perlu dikonversikan terlebih dahulu,” pungkas Noor Thoha.