Ming. Nov 17th, 2019

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

Memasuki Batas Akhir, Sejumlah Parpol Serahkan LPSDK

BALIKPAPAN—Memasuki masa akhir penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), sejumlah Partai Politik menyerahkan dokumen LPSDK ke Kantor KPU Kota Balikpapan, Rabu (2/1/2019).

Penyerahan ini berlangsung selama satu hari, di mana sejak pagi KPU Kota Balikpapan sudah menerima sejumlah dokumen LPSDK berupa  laporan dalam bentuk kertas atau hard copy dan juga laporan dalam bentuk soft copy yang disimpan dalam bentuk CD.

Komisioner KPU Kota Balikpapan Sunawiyanto mengatakan, penyerahan LPSDK ini merupakan rangkaian dari pelaporan LADK atau Laporan Awal Dana Kampanye yang beberapa waktu lalu seluruh Parpol peserta Pemilu 2019 sudah menyerahkan. “Para operator dari semua Parpol ini, hari ini, dua Januari tahun dua ribu sembilan belas ini adalah batas akhir penyerahannya, yaitu paling lambat sampai dengan jam enam sore ini,” ujar Sunawiyanto.

 

Lebih lanjut Sunawiyanto juga mengatakan, mengenai wajib atau tidaknya Parpol menyerahkan LPSDK ini, dinilai dari kepatuhan Parpol itu sendiri. Sebab LPSDK ini nantinya akan diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur kemudian diserahkan ke KPU RI. “Jadi di sini bukan dilihat wajib atau tidaknya. Tetapi di sini kita berharap dari kepatuhan Parpol itu sendiri dalam menyerahkan pelaporan LPSDK itu. Dan yang menilai LPSDK itu sendiri adalah wewenang KPU RI,” ujar Sunawiyanto.

 

Terkait dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atau LPPDK, menurut Sunawiyanto adalah sebuah kewajiban bagi seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk membuatnya dan kemudian diserahkan ke KPU. Dikarenakan pada LPPDK itu, akan tercantum LADK dan LPSDK. “Jadi di LPPDK itu nanti yang akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Apakah mereka itu patuh atau tidak, sesuai atau tidak dengan aturan aturan yang ada. Seperti jumlah penyumbang perorangan, jumlah penyumbang dari badan usaha atau perusahaan. Itukan semua ada tata caranya. Dari situ nanti dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Dan dari hasil audit akuntan publik itu kemudian diserahkan ke KPU,” papar Sunawiyanto.

Setelah dilakukan audit oleh KAP ke KPU, dari situlah nanti KPU akan menilai, layak atau tidaknya seseorang menjadi anggota legislatif setelah meraih suara yang ditentukan. “Jika dalam perolehan suara ada Caleg yang sudah dinyatakan mendapatkan suara cukup untuk duduk di dewan. Namun tidak ada LPPDKnya, maka KPU bisa membatalkan. Untuk itu LPPDK itu sangat menentukan dan wajib ditaati oleh seluruh Parpol,” imbuh Sunwiyanto.

 

LADK dan LPSDK ini lanjut Sunawiyanto, merupakan pelengkap dari LPPDK bagi seluruh Parpol peserta Pemilu 2019. Dan disini pula, para operator Parpol dapat memberikan laporannya melalui aplikasi yang disebut Sidakam atau Aplikasi Dana Kampanye. Jadi dari Sidakam itu, para operator Parpol dapat memberikan pelaporan secara offline. Sehingga antara laporan yang diinput di Sidakam dengan Dokumen LPPDK itu mesti  sama saat diserahkan paling lambat 25 April 2019 yang akan datang atau seminggu sesudah pencoblosan. “Dan itu nanti, LPPDK itu langsung diserahlan ke KAP—Kantor Akuntan Publik—di situ mereka akan diaudit. Kami KPU hanya memfasilitasinya saja. Jadi sekali lagi kami himbau kepada seluruh Parpol agar mentaati ini. Dan yang perlu diingat batas akhir penyerahan LPPDK itu adalah tanggal dua puluh lima April. Jika lebih dari tanggal itu sudah tidak bisa lagi,” pungkas Sunawiyanto.