Ming. Sep 22nd, 2019

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU Kota Balikpapan Gelar Pembekalan dan Penyusunan DPTb dan DPK

BALIKPAPAN—Sekitar 172 orang menghadiri acara Pembekalan dan Penyusunan DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan) dan DPK atau Daftar Pemilih Khusus yang digelar di Ballroom, Hotel Menara Bahtera Balikpapan, Rabu (9/1/2019).

172 orang itu terdiri dari ketua beserta anggota PPK dan PPS sekota Balikpapan. Dan hadir pula sekretaris PPS dan Sekretaris PPK sekota Balikpapan.

Pada acara pembekalan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ini digelar selama satu hari penuh. Yang dimulai sejak pukul 9 pagi hingga berakhir pukul 5 sore harinya.

Pada acara pembekalan ini, masing masing komisioner KPU Kota Balikpapan menyampaikan materinya secara bergantian. Di mana penyampaian materi waktunya dibatasi, yaitu hanya 90 menit saja.

Materi yang disampaikan pertama adalah tentang tahapan Pemilu serentak 2019. Saat penyampaian materi itu, Rudjito lebih mengarahkan materinya tentang tahapan Pemilu 2019. “Jadi tahapan menjelang Pemilu 2019 nanti, sejak sekarang sudah mulai berjalan sesuai dengan yang diagendakan. Jadi tahapan demi tahapan ini sangat penting untuk dipedomani,” ujar Rudjito.

Selain membahas tahapan Pemilu 2019, Rudjito juga menyampaikan tentang penyelesaian sengketa Pemilu. Seperti pelanggaran, yang bisa saja berujung dengan denda atau bahkan mengarah pada pidana.

Usai Rudjito menyampaikan materinya, giliran Purwo Atmojo memberikan paparannya. Di hadapan peserta yang hadir siang itu, Purwo Atmojo memberikan materi tentang pemutahiran data pemilih yang sudah tuntas dilakukan. “Jadi sekarang kita tinggal melakukan penyempurnan saja sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 11 Tahun 2018 serta PKPU Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2018,” ujarnya.

Setelah Purwo Atmojo selesai memberikan materi, kemudian dilanjutkan dengan Komisioner KPU Kota Balikpapan lainnya, yaitu Endang Susilowati. Dalam paparan yang disampaikannya, banyak sekali hal hal yang terkait dengan Pemilu 2019. Diantaranya tata kerja sebagai anggota PPK dan anggota PPS yang menganut system hirarki. “Tanpa adanya KPPS, PPS dan PPK, maka KPU tidak ada apa-apanya. Maka sinergitas inilah diantara kita semua ini harus terus berjalan,” ujar Endang Susilowati.

Lebih lanjut Endang menyampaikan, pola kerja, PPS, PPK dan KPU itu ada pembagian tugasnya dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data, termasuk kegiatan lain yang masuk dalam tahapan Pemilu 2019. Untuk itu harus ada sinergitas, antara KPPS, PPS, PPK dan kesekretariatan di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan.

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemutakhiran dan Pendaftaran Pemilih Dalam dan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum. “Jadi tata kerja penyelenggara Pemilu harus sesuai dengan tata aturan sesuai peraturan, hubungan koordinasi dan konsultasi, harus sesuai tingkatan, mulai dari tingkatan terbawah hingga pimpinan teratas,” ujar Endang Susilowati.

Usai Endang Susilowati memberikan materinya, giliran Komisioner lainnya, yaitu Sunawiyanto. Dalam materi yang disampaikannya itu sistim perhitungan suara menjadi bagian isi materinya yang disampaikannya. Kemudian membahas logistik yang ada di TPS. Seperti kotak suara, surat suara, formulir, plano hingga saksi saksi yang ada di TPS turut menjadi bagian materi yang disampaikan Sunawiyanto. “Untuk itu saya meminta nanti PPK, PPS dan KPPS khususnya harus membuat pola kerja, seperti jadwal yang sudah ditentukan. Mulai tata cara pemungutan hingga usai melakukan pencoblosan,” ujar Sunawiyanto.

Di sesi akhir rapat Pembekalan dan Penyusunan DPTb dan DPK tersebut, giliran Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha yang menyampaikan materinya. Diantara materi yang disampaikannya itu adalah menjaga dan mengamankan kotak suara usai pencoblosan dilakukan. Kemudian didistribusikan Mulai dari TPS kemudian di serahkan di PPK di wilayah yang sama dan di hari yang sama.

Noor Thoha mengatakan, kegiatan ini merupakan pembekalan untuk penyusunan DPTb yang ke 2. Di mana DPTb1 sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian melakukan penghimpunan data data atau orang orang yang pada saat pencoblosan 17 April nanti tidak bisa mencoblos di tempatnya.
”Ini kita himpun, kenapa menjadi penting, karena nanti orang berbondong bondong memilih di suatu tempat, kan surat suaranya terbatas. Nah, untuk itu, teman teman ini kita bekali, ayo, siapa siapa saja yang mau pindah nyoblos. Karena dalam sesuatu hal, mungkin karena pekerjaan, karena dirawat di rumah sakit, karena ditahan di LP atau Rutan. Nah, itu di data. Ketika sudah didata, nanti surat suaranya kita pindahkan. Kalau tidak kita pindahkan, berarti nanti warga tidak punya surat suara,” jelas Noor Thoha.

Noor Thoha menambahkan, kegiatan ini sengaja dibagi bagi sesuai bidangnya di komisioner . Dari semua kegiatan Pemilu itu tahapan yang pertama itu jadwal. Ini menjadi penting, jangan sampai KPU itu mendahului atau memperlambat dari tahapan. Yang jelas apabila mendahului atau memperlambat akan dapat sanksi jika melanggar.

Dan diakhir proses Pemilu itu yang terpenting itu adalah pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara pada 17 April 2019. “Pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi itu adalah ruhnya Pemilu. Maka jauh jauh hari kita sampaikan kepada semua anggota PPK dan PPS agar nanti pada saat memberikan pembekalan kepada KPPS tidak salah,” pungkas Noor Thoha