Ming. Sep 22nd, 2019

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

Jelang Pencoblosan, Ribuan Napi Ikuti Perekaman KTP

BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, melakukan perekaman KTP kepada seluruh warga binaan atau Narapidana yang digelar di Rumah Tahanan Balikpapan, Kamis pagi (17/01/2019).

Kegiatan perekaman ini sengaja dilakukan, untuk memastikan apakah para Napi itu sudah memiliki KTP. Dengan tujuan agar para warga binaan ini, yang sudah memiliki KTP Elektronik dapat ikut mencoblos pada Pemilu yang digelar di pada 17 Januari 2019 yang akan datang.

Hadir pada kegiatan perekaman KTP Elektronik itu diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan Imam Setya berserta jajarannya. Kepala Rumah Tahanan Kelas II Kota Balikpapan, Febby. Pj Kantor Disdukcapil Kota Balikpapan Hasbullah Helmi dan Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha didampingi 3 komisioner dan Kasubag Data Sekretariat KPU Kota Balikpapan Jainal Abidinsyah SE.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thohaa mengatakan, perekaman khusus warga binaan atau Napi yang mendekam di Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan ini sengaja dilakukan secara serentrak di seluruh Rutan dan Lapas Indonesia. Di mana KPU adalah sebagai stake holder yang terlibat dalam monitoring yang dilakukan hari ini.

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, KPU itu memiliki kewajiban bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat hak pilih, dapat menggunaakan hak pilihnya, tidak boleh satupun warga negara yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena berbaga alasan. Salah satunya karena adminitrasi kependudukan atau sedang dia sedang ditahan di Rutan maupun di Lapas. “Maka kami pastikan, orang orang yang sedang ditahan di Rutan dan Lapas itu, kita pastikan sudah terdaftar di dalam DPT. Apabila belum termasuk dalam DPT kita, maka nanti kita masukkan dalam DPK atau Daftar Pemilih Khusus, karena mereka memenuhi syarat untuk memilih,” ujar Noor Thoha.

Seandainya ada warga pendatang yang tidak punya identitas apa pun, Noor Thoha mengatakan, kendati tidak memiliki identitas apapun. “Selagi ia warga negara Indonesia dan usianya mencukupi untuk memilih, maka itu ada perlakuannya. Nanti ada, tapi mereka ini hanya dapat memilih calon presidennya saja. Sebab ini hak amanah undang undang, hak konstitusi tetap dijaga,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur Yudi Kurniadi mengatakan, perekaman kependudukan yang dilakukan Disdukcapil bekerja sama dengan KPU Kota Balikpapan itu menurutnya sudah sangat baik. “Jadi dalam rangka mempersiapkan Pemilu, hak warga binaan tetap menjaga dan dia tetap harus bisa memilih. Dikarenakan hak hak politiknya tetap ada. Sebagai seorang warga negara, untuk menyalurkan aspirasinya harus tetap terjaga. Untuk itu secara admninitrasi saya kira harus segera selesaikan dengan melakukan perekaman ini,” ujar Kakanwil Kemenkumham Kaltim itu.

 

Ia juga mengatakan, bahwa jumlah Lembaga Pemsyarakatan itu berjumlah 9 dan 4 Rumah Tahanan yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan total warga binaan sekitar 12ribu orang.

Kepala Lembaga Pemsyarakatan Kota Balikpapan Imam Setya menyampaikan, bahwa saat ini jumlah penghuni Lapas mencapai 744 orang. Namun untuk perekaman menurut Imam Setya, sementara belum bisa dilakukan. “Kan hari ini semua perekaman terkonsentrasi di Rutan. Nah petugas kami juga terkonsentrasi di sini. Jadi untuk perekaman di Lapas, akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Sementara itu, Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Balikppan, Febby mengatakan, bahwa jumlah warga binaan yang ada di Rutan tersebut ada 950 orang. Dan menurutnya seluruh itu akan dilakukan perekaman. “Jadi nanti saat perekaman, akan ketahuan, siapa yang sudah memikiki NIK dan siapa yang belum memiliki NIK. Kemudian siapa yang sudah terdata dalam DPT dan siapa yang belum terdata di DPT. Dan siapa yang sudah terdata di Kota Balikpapan dan siapa yang sudah terdata di luar Balikpapan,” ujar Karutan Kota Balikpapan.

Sehingga dengan melakukan perekaman ini, akan ada datanya yang bisa digunakan untuk mengikuti Pemilu. Namun dari semua warga binaan di Rutan Balikpapan, yang KTPnya di luar Balikpapan hanya bisa memilih presidennya saja. “Jika ada ada warga binaan ber KTP Kecamatan Selatan, iya bisa memilih 5 surat suara, yaitu DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Presiden. Kan Rutan ini masuk wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Namun jika ada warga binaan yang KTPnya misalnya dari Kecamatan Utara, maka saat mencoblos nanti di Rutan ia hanya bisa memilih 4 saja, dan untuk surat suara kecamatan Balikpapan Selatan ia tidak bisa memilih, karena KTPnya bukan dari Kecamatan Balikpapan Selata,” pungkas Karutan Balikpapan.