Ming. Sep 22nd, 2019

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU KOTA BALIKPAPAN ANGGARKAN Rp 55 Miliar Untuk PILWALI 2020

 

BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi Usulan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 Kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang digelar di Ball Room Hotel Sagita Horison Gunung Malang Balikpapan, Selasa pagi (18/06/2019).

Hadir pada rapat tersebut diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, seluruh komisioner KPU Kota Balikpapan, Sekretaris KPU Kota Balikpapan Drs Syabrani, Asisten I Sekdakot Balikpapan Syaiful Bachri, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari Azis dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan. Serta hadir pula pejabat dari beberapa instansi terkait, seperti dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, BPKP Provinsi Kaltim, Inspektorat Kota Balikpapan, Bappeda Kota Balikpapan, BPKAD Kota Balikpapan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Kesbangpol Kota Balikpapan, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakot Balikpapan, Kepala Bagian Hukum Setdakot Balikpapan dan Kepala Humas dan Protokol Setdakot Balikpapan.

Rakor ini dimulai dengan sambutan Ketua KPU Kota Balikpapan sekaligus membuka acara tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan tertulis Walikota Balikpapan yang dibacakan Syaiful Bachri serta beberapa arahan dari sejumlah pejabat dari berbagai instansi yang hadir pagi itu. Usai arahan disampaikan disambung dengan paparan yang disampaikan sekretaris KPU Kota Balikpapan Drs Syabrani. Rakor yang dimoderatori oleh Komisioner KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim itu berlangsung lancar dan seluruh instansi terkait dalam Rakor tersebut memberikan apresiasi serta beberapa usulan terkait dengan anggaran yang diajukan oleh KPU Kota Balikpapan.

Dalam paparannya, Syabrani menyampaikan bahwa total usulan anggaran yang diajukan ke Pemkot Balikpapan mencapai 55,8 Miliar Rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dari Pilwali yang digelar pada tahun 2016 lalu yang mencapai sekitar 40an milliar rupiah. Kenaikan ini dinilai wajar. Sebab jumlah TPS pada Pilwali yang lalu hanya berjumlah 1.360 Tempat Pemilihan Suara atau TPS. “Sekarang ini jumlah TPS di Balikpapan sudah mencapai 2.055 TPS. Kan yang dilihat itu jumlah TPS terakhir. TPS terakhir itukankan saat Pemilu yang baru saja digelar. Maka otomatis anggaranpun turut mengalami peningkatan. Karena KPU akan membiayai honor petugas yang ada di TPS tersebut. Ini baru menyangkut TPS. Masih banyak lagi yang lain,” ujar Syabrani.

Syabrani juga menyampaikan pada usulan anggaran Pilwali ini, ada banyak kegiatan, diantaranya adalah sosialisasi, kesiapan logistik, pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta beberapa kegiatan lain yang tujuannya tak lain agar tingkat partisipasi Pilwali Kota Balikpapan mencapai target dan juga berjalan lancar hingga usainya Pilwali nanti.

Setelah menyampaikan paparannya secara mendatail dan terperinci, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha secara simbolis menyerahkan draft anggaran yang diajukan kepada Pemerintah Kota. Draft anggaran itu diserahkan kepada Asisten I Syaiful Bachari, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari Azis, pejabat dari BPKP Provinsi Kaltim, Inspektorat Kota Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan serta pejabat dari BPKAD.

Sementara itu Asisten I Setdakot Balikpapan Syaiful Bachri mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti anggaran yang diajukan tersebut. Menurutnya, anggaran yang diajukan KPU Kota Balikpapan tersebut menggunakan dana APBD. “Jadi APBD itu harus dibahas oleh TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sedangkan verifikasi dan usulan usulan yang disampaikan oleh KPU tadi itukan penggunaan APBD, ada standarisasi-standarisasi yang wajib ditaati. Ini yang paling penting bagi pemerintah kota,” ujar Syaiful Bachri.

Syaiful juga mengatakan, bahwa APBD perubahan itu ada di bulan September nanti. “Lerbih cepat lebih bagus. Karena saat ini Pemkot sedang melakukan pembahasan penetapan APBP-P tahun 2019,” paparnya.

Selain Syaiful Bachri, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari Azis turut angkat bicara. Menurutnya TAPD dan Banggar DPRD akan mendalami usulan yang diajukan KPU ini. Ia juga berpesan agar penyusunan dan penggunaan anggaran mesti harus akuntabel.

Ia juga berharap agar selain memohon usulan dari anggaran pemerintah daerah. KPU juga bisa mendapatkan dana dari KPU RI melalui APBN. “Itu bisa membantu meringankan Pemkot Balikpapan. Sehingga anggaran yang diajukan melalui APBD-P tidak terlalu besar,” ujarnya.

Terkait dengan usulan pengajuan anggaran yang dilakukan KPU ini akan dipelajari oleh DPRD Kota Balikpapan. Mengingat pada waktu yang bersamaan, Bawaslu juga turut mengajukan usulan anggaran Pilwali 2020. “KPU Kota Balikpapan kan mengajukan 55 miliar. Bawaslu 11 miliar. Pengamanan kurang lebih 4 milira. Maka dari itu kita berharap, pada saat pertemuan nanti, kita akan perdalam. Harapan kita , KPU-RI juga mengucurkan anggaran melalui APBN. Karena dari APBN juga adakan. Syukur-syukur dari APBN lebih besar,” pungkas Thohari.

Menyangkut perihal pengajuan usulan anggaran Pilwali Balikpapan tahun 2020 ini, Noor Thoha mengatakan, bahwa KPU ini dituntut oleh undang-undang untuk tranparan, terbuka, akuntabel termasuk juga dalam hal penganggaran. “Nah keterbukaan dan akuntabel itu tidak bisa hanya sebatas dengan kata-kata, dengan verbal. Maka harus ada action. Untuk itu KPU mengimplementasikan sebuah keterbukaan itu dengan cara mengundang semua pihak yang terlibat dalam penganggaran. Anggaran KPU itu kita susun sedemikian rupa, dengan melibatkan banyak pihak. Supaya nanti tidak ada masalah dikemudian hari. Semua orang bisa mengontrol anggaran KPU. Mulai dari Ormas, dari LSM, dari stake holder terkait dan dari partai politik. Kita harapkan ikut serta dalam mengontrol anggaran ini,” ujar Noor Thoha dihadapan sejumlah wartawan.

Ia juga menyampaikan, selain berharap tidak ada masalah dalam hal anggaran, ia juga mengatakan agar KPU nanti tidak ada masalah dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga diakhir Pilwali nanti tidak ada masalah apapun terkait anggaran dan pertanggungjawaban.

Dalam hal menyusun anggaran, KPU mengacu pada Pemilu terakhir. Di mana jumlah TPSnya mengalami peningkatan dari 1.360 menjadi 2.055. Ini tentu saja mengalami peningkatan yang signifikan. Karena menurutnya, 1 TPS itu penganggarannya meliputi honor KPPS, mendirikan TPSnya serta ATKnya. Di mana anggaran yang diajukan KPU ini, menurut Noor Thoha hampir 60% dtujukan kepada pembayaran honor.

Selain membayar tenaga honor, anggaran ini juga menyangkut logistik. Di mana pada Pilwali tahun 2015 lalu, logistik pemilu seperti bilik dan kotak suara sudah ada. Berbeda dengan tahun Pilwali 2020 nanti. Logistik pemilu, seperti kotak suara dan bilik suara sudah dilelang sebelum Pemilu lalu. Sementara kotak suara berbahan kardus yang telah digunakan tidak mungkin digunakan lagi. Maka setelah pelantikan presiden dan pelantikan anggota legislatif yang terpilih dilantik, seluruh logistik Pemilu itu akan dilelang. “Setelah dilelang. Maka otomatis kita beli baru semua itu, bilik dan kotak suaranya. Ini juga menyerap anggaran,” ujarnya.

Selain pembayaran honor dan pengadaan logistik, Noor Thoha juga mengatakan tentang partisipasi pemilih. Di mana pada Pemilu lalu, tingkat partisipasi melewati target. Dari 77,5% menjadi hampir mendekati 80%. Maka menurut Noor Thoha untuk mempertahankan tingkat partisipasi itu perlu adanya sosialisasi dengan melibatkan semua segmen. Diantaranya dengan menggandeng semua media. Mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta seluruh lapisan masyarakat. “Maka kita harus menjaga stabilitas partisipasi ini. Karena partisipasi ini adalah bagian dari kuatnya sebuah demokrasi. Untuk itu kami menyampaikan kepada Pemkot usulan ini secara rinci. Nanti TAPD yang akan membahas usulan kami ini secara satu persatu,” pungkas Noor.