Ming. Sep 22nd, 2019

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU Kota Balikpapan Lakukan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

BALIKPAPAN—Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum 2019, yang digelar di ruang Tyrrhenian Hotel Menara Bahtera Balikpapan, Rabu pagi (17/07/2019).

Hadir pada rapat tersebut Ketua KPU Kota Balikpapan beserta seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan dan sejumlah stake holder terkait, seperti Bawaslu Kota Balikpapan, Kesbangpol Kota Balikpapan, Satpol Pamong Praja Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Polres Balikpapan serta sejumlah stake holder lainnya yang terkait dengan penggunaan fasilitasi alat peraga kampanye. Selain dihadiri sejumlah pejabat dari beberapa stake holder. Turut pula hadir seluruh perwakilan Partai Politik peserta Pemilu 2019.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, dalam rapat evaluasi ini merupakan intruksi dari KPU RI untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan fasilitasi alat peraga kampanye. Penyampaian evaluasi ini tidak saja dipaparkan oleh KPU Kota Balikpapan saja, melainkan stake holder lainnya, seperti Bawaslu Kota Balikpapan, Polres Balikpapan, Satpol Pamong Praja dan Kesbangpol Kota Balikpapan serta sejumlah perwakilan Parpol turut pula memberikan hasil evaluasi mereka.

Noor Thoha juga mengatakan dalam rapat ini semua peserta telah menyampaikan evaluasi yang sama. Yaitu menghasilkan kampanye yang damai dan tertib. Ia juga menyebut dari hasil evaluasi ini akan berlanjut dalam tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Waikota Balikpapan pada tahun 2020 yang akan datang.

 

Selain melakukan evaluasi, Noor Thoha juga memaparkan agar regulasi tentang alat peraga kampanye lebih sederhana lagi. Seperti tata cara melepas ketika alat peraga kampanye itu ditempatkan di tempat yang menyalahi aturan. “Itu mekanisme di aturan itu luar biasa sulitnya, karena yang melepas harus petugas keamanan yang berkordinasi dengan Bawaslu dan Satpol PP. itukan sulit, padahal itu nyata-nyata melanggar,” ujar Noor Thoha.

Dalam rapat ini juga dibahas tentang Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2013yang isinya diantaranya tentang sarana penempatan alat peraga kampanye. Noor Thoha memohon agar Perwali tersebut diupgrade. Seperti memberikan ruang yang nyaman untuk masyarakat maupun petugas serta untuk partai politik di dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye. “Kebanyakan Parpol memohon agar tidak terlalu banyak dibatasi. Mereka meminta supaya lebih fleksibel,” pungkas Noor Thoha.