Sen. Des 16th, 2019

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

Anggaran Pilkada Disepakati, Walikota dan Ketua KPU Kota Balikpapan Tandatangani NPHD

BALIKPAPAN—Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi melakukan penandatangan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Ketua KPU Kota Balikpapan dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, yang berlangsung di Grand Ballroom Menara Hotel Balikpapan, Kamis pagi (19/09/2019).

Acara  Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan KPU Kota Balikpapan dan Bawaslu Kota Balikpapan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020.

Hadir pada acara itu diantaranya Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha beserta seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan, Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta YAP SIK, sejumlah pejabat utama dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, Dandim 0905 Balikpapan, Danlanal Balikpapan, Danlanud Balikpapan serta sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Acara pendatanganan ini diawali dengan sambutan Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, yang mengatakan bahwa penandatangani NPHD ini paling lambat di lakukan pada 1 Oktober. Sebab itu sudah ditetapkan tentang tahapan Pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019. “Di daerah lain jauh hari sebelumnya sudah melakukan penandatanganan NPHD. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya hari. Sebab batas waktu yang ditentukan paling lambat 1 oktober,” ujar Noor Thoha.

Ia juga mengatakan, selain ditentukannya batas akhir penandatangan NPHD. Ia juga menyebutkan tentang besaran anggaran yang diperlukan dan terakhiran adalah tentang pencairan anggaran.

Noor Thoha mengaku bersyukur, sebab sudah 2 hal yang terlampaui. Yang pertama adalah  tidak melampaui batas akhir sampai dengan 1 Oktober, karena itu sudah diatur dalam tahapan. Sedang yang ke 2 lanjut Noor Thoha, telah ada kesepakatan besaran anggaran yang akan kita sepakati hari ini melalui penandatangan NPHD antara Pemkot Balikpapan dan KPU Kota Balikpapan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada tim TAPD, jajaran stake holder terkait atas pembahasan yang sudah berkali-kali kita lakukan. Sehingga menemui kata sepakat tentang besaran pembiayaan untuk Pilkada Balikpapan tahun 2020,” ujarnya.

Setelah melalui dua tahapan, yaitu batas waktu penandatangan, besaran yang anggaran yang sudah ditetapkan. Maka KPU Kota Balikpapan tinggal menunggu pencairan. “Tinggal jajaran sekretariat beserta bagian keuangan Pemkot Balikpapan saja lagi yang semoga dalam waktu dekat ini dana sudah bisah dicaikran,” kata Noor Thoha lagi.

Dalam sambutannya lagi, Noor Thoha mengaku bahwa jajaran komisioner bukan ahli dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab dalam rangka pertanggungjawaban keuangan pada momen Pilgub dan Pemilu beberapa waktu lalu, menjadi tugas berat bagi KPU sendiri. “Nah untuk mencapai kesempurnaan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Pilkada Tahun 2020, kami meminta, memohon kepada pihak pihak terkait yang punya komptensi terhadap pengawasan, kami minta untuk pendampingan.  Yang pertama kepada inspektorat, kepada BPKP dan kepada Kejaksaan,” imbuh Noor Thoha lagi.

Sementara itu Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi dalam sambutannya mengatakan, hibah yang diperuntukkan pada Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020 ini menggunakan 2 kali anggaran. Yaitu ada yang diambil dari APBD Perubahan tahun 2019. Dan ada yang  diambil dari APBD Tahun 2020.

Ia juga menyampaikan total biaya Pilwali 2020 itu adalah dari KPU Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan ditambah dengan biaya keamanan mencapai Rp 73,3 miliar. “Yang dari KPU sekitar 53,9 miliar rupiah. Dan untuk Bawaslu sebesar 11 miliar rupiah. Kemudian untuk keamanan adalah 7,8 miliar rupiah. Nah jadi, untuk KPU lewat APBD perubahan 22 miliar. Kemudian Panwaslu 4,6 miliar. Serta keamanan 1,5 miliar akan kita salurkan pada tahun 2019 ini,” ujar Rizal Effendi.

Lebih lanjut Rizal menyampaikan, jika jumlah anggaran yang dibutuhkan pada Pilwali Balikpapan tahun 2020 mendatang mencapai Rp 73 miliar, ia sempat memberikan asumsi. Jika jumlah pemilih kira kira 460.000 pemilih, maka satu pemilih kira kira membutuhkan besaran dana sekitar Rp 170.000,- “Kalau kita bagi 73 miliar dibagi 460ribu orang. Jadi harga 1 suara itu atau biaya 1 pemilih itu sekitar 160 ribuan rupia. Nah, repotnya biaya itu harus dikeluarkan saudara-saudara. Jadi kita berkepentingan juga kepada mereka yang menggunakan hak pilih. Sebab kalau yang digunakan hanya 60 persen atau 70 persen. 30 persennya tidak menggunakan hak pilihnya. Maka tetap juga biayanya dikeluarkan. Karena itu kita berkepentingan dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih,” imbuh Rizal Effendi.

Usai Rizal Effendi menyampaikan amanatnya, acara dilanjutkan dengan penandatangan NPHD yang ditandatangani langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi kepada  pengguna anggaran NPHD, yaitu Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dengan disaksikan sejumlah pejabat yang hadir pada acara tersebut.