Sel. Mar 31st, 2020

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

Terkait Ditundanya Pelantikan PPS, KPU Kota Balikpapan Masih Menunggu Arahan dari KPU RI

BALIKPAPAN—Setelah diterbitkannya Keputusan KPU RI Nmor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Balikpapan turut membatalkan pelantikan Anggota PPS yang sejatinya akan digelar pada hari Minggu 22 Maret lalu.

Hal ini seperti disampaikan Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, menurutnya KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia jelas menunggu intruksi dan arahan dari KPU RI. Nanti KPU RI lah yang akan menentukan kebijakan-kebijakan. Karena menurut Noor Thoha, semua tahapan itu harus mempunyai kepastian hukum.

“Kalau kebijakan itu sudah dianulir oleh KPU Provinsi, KPU RI maksud saya, maka KPU Kabupaten Kota tidak boleh latah untuk melaksanakan dengan berbagai macam alasan. Nah itu nantinya tidak bisa memiliki kepastian hukum. Karena secara yuridis, ketika KPU RI sudah menerbitkan surat edaran dan surat keputusan, maka itu menjadi dasar dari pada KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan kegiatan,” papar Noor Thoha.

Lebih lanjut Noor Thoha menyampaikan ada 4 hal yang tertuang dalam Keputusaan KPU RI itu yang ditunda pelaksanaannya. Diantaranya pertama penundaan pelantikan Anggota PPS, ke dua verifikasi faktual, ke tiga pembentukan PPDP dan ke empat adalah Coklit atau pencocokan penelitian. “Coklit itu pemutakhiran data penduduk yang langsung dilakukan di rumah-rumah warga,” ujarnya.

Dengan tertundanya 4 tahapan di atas itu, menurut Noor Thoha jelas ada imbasnya. Sebab KPU Kabupaten Kota tidak bisa melakukan apa-apa sepanjang tidak adanya intruksi lanjutan dari KPU RI. “Karena namanya ditunda, yah dihentikan, karena itu sebuah kepatuhan, apa yang diperintahkan apa yang protokoler dalam penanganan mewabahnya virus corona ini. Seluruhnya harus taat dan patuh. KPU itu menjadi bagian institusi, yang harus taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah. Jadi tidak boleh melawan,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, bahwa semua agenda yang sudah terjadwal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 itu hampir semuanya berhubungan dengan massa, seperti sosialisasi dan rapat-rapat yang mengumpulkan banyak orang . Akhirnya terpaksa ditunda juga sampai dengan masa yang belum ditentukan. “Dan di KPU itu tidak ada, atau hampir sedikit tidak mengumpulkan massa. Hampir semua kegiatan selalu mengumpulkan massa. Dan dalam peraturan Pemerintah RI yang baru diterbitkan beberapa hari lalu, dilarang melakukan perkumpulan orang-orang yang tidak lebih dari 10 orang. Ini perintah yang wajib kita taati. Makanya kami sementara ini tidak melakukan perkumpulan. Baik itu rapat atau bentuk kegiatan lain yang sifatnya mengumpulkan banyak orang,” pungkas Noor Thoha.