Sel. Agu 4th, 2020

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU Berharap agar PERPPU Segera Diterbitkan

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan sampai hari ini masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020. Hal ini seperti dikatakan Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (04/05/2020).

Menurut Noor Thoha , KPU itu merupakan lembaga teknis dalam rangka kepemiluan di Indonesia. Tentu saja selaku lembaga teknis, KPU itu sebagai pelaksana dari seluruh putusan baik berupa peraturan maupun perundang-undangan. “Nah terkait dengan sampai dengan akhir bulan April belum juga muncul PERPPUnya, maka pada prinsipnya KPU itu tentu saja kalau pelaksanaannya di jatuhkan di 9 Desember Tahun 2020. Kita berharap betul agar PERPPU itu betul betul lahir,” ujar Noor Thoha.

Namun jika ada pertimbangan lain, maka KPU mesti mengikuti seluruh kebijakan pemerintah. Seperti dalam hal pemerintah belum menerbitkan PERPPU yang kewenangan mutlaknya berada di pemerintah. “Maka ketika itu tidak keluar PERPPUnya, maka KPU pun menunggu. Akan tetapi apabila PERPPUnya keluar, maka apa yang diperintahkan itu yang akan kita laksanakan,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang adanya berita bahwa Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020. Noor Thoha membenarkan, bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ke dua antara KPU RI, Komisi II DPR RI serta pemerintah menyepakati bahwa Pilkada akan digelar pada 9 Desember mendatang. “Iya memang benar dalam RDP itu menyepakati bahwa Pilkada digelar 9 Desember. Namun desainya itu begini lho, KPU mengusulkan 3 opsi. Yaitu tunda 3 bulan, tunda 6 bulan dan tunda 1 tahun. Dan Mendagri dalam hal ini pemerintah menyetujui untuk penundaan yang 3 bulan, yang jatuhnya pada 9 Desember Tahun 2020,” paparNoor Thoha.

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, ada catatan penting dalam hal ini, yaitu di akhir bulan Mei ini akan ada rapat lanjutan untuk mengevaluasi tentang kesepakatan itu. Rapat lanjutan itu nanti apakah pada 9 Desember itu bisa diputuskan untuk ditindak lanjuti atau harus ditunda karena sangat melihat kondisi Pandemic Covid 19 yang masih berlangsung sampai saat ini.

Dalam rapat lanjutan nanti, akan melibatkan seluruh stake holder, seperti Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI dan seluruh penyelenggara. Pada rapat RDP yang ke 2 menurut Noor Thoha, hasil rapat menyepakati bahwa di bulan Mei akan ada rapat tindak lanjut tentang putusan untuk menerbitkan PERPPU.

Menurut Noor Thoha, di UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di situ dikatakan Pilkada itu dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Karena ini disebutkan di dalam undang undang, maka tidak ada institusi lain, kecuali Pemerintah yang bisa merubah itu. “Ada 2 opsi, perubahannya itu bisa lewat Judicial Review yang diterbitkan oleh MK atau lewat PERPPU. Nah kalau lewat Judicial Review itu membutuhkan waktu yang lama. Sedang yang paling cepat dan jalan pintas adalah PERPPU,” pungkas Noor Thoha.