Sel. Agu 4th, 2020

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU Kota Balikpapan Masih Menunggu Terbitnya PKPU yang Baru

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan kembali menggelar rapat rutin yang dihadiri oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, seluruh Komisioner, Sekretaris KPU Kota Balikpapan Drs Syabrani dan seluruh Kasubbag Sekretariat KPU Kota Balikpapan, bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kota Balikpapan, Senin (18/05/2020).

Dalam rapat tersebut ada bebarapa hal yang menjadi bahan diskusi dalam menghadapi Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020. Menurut Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, pleno yang digelar ini sesungguhnya menindaklanjuti intruksi dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, bahwa setiap seminggu sekali KPU Kota Balikpapan diminta untuk melaksanakan pleno. “Dan pleno itu tidak boleh dalam bentuk vidcom. Karena Pleno itu harus dibuktikan dengan absensi dan dokumentasi. Kemudian setelah itu harus ada berita acara dan rizalah rapat,” Ujar Noor Thoha.

Menurut Noor Thoha, pihaknya menindaklanjuti atau merespon perkembangan perkembangan terkini terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pilkada 2020. “Yang sebenarnya dilaksanakan 23 September, tetapi atas lahirnya Perppu maka ditunda menjadi Bulan Desember,” sebutnya.

Dalam perjalanannya, rencana ini banyak menimbulkan pro maupun kontra apabila Pilkada dilaksanakan Desember. Maka sikap KPU Kabupaten Kota adalah senantiasa taat dan patuh terhadap putusan KPU RI. “KPU RI saat ini sedang membuat rancangan tahapan di mana dalam rancangan ini tergambar bahwa pilkada tentang pemungutan dan perhitungannya jatuh pada Desember tanggal 9,” ungkapnya.

Namun ada pihak yang meragukan dan meminta untuk ditunda, klinik KPU Kabupaten/ Kota hendaknya tidak terpengaruh dan tetap mengikuti arahan dan petunjuk KPU RI. Sebab menurutnya jika KPU kabupaten kota berseberangan dengan putusan KPU RI, maka bisa menjadi hal yang tidak baik secara etika.

Terkait pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, tentunya menjadi pertimbangan bagi KPU RI sendiri. Wabah ini yang akhirnya menyebabkan tidak penundaan. Dalam hal ini KPU RI memang kewenangan untuk menunda. Jika Desember artinya masih terjadi pada berkelanjutan, maka KPU RI sesuai perintah amanat Perppu membuat tahapan sesuai aturan Perppu. Perppu ini yang jadi acuan.

“Kita tidak tahu apa yang terjadi pada bulan Desember. Dan tahapan sejauh ini masih tertunda. Maka harus dilakukan perancangan ulang tanggal-tanggal tahapan. Nah ini menuai pro kontra. Rancangan yang jelas diuji publik. Kalau dari DPR RI tidak ada masalah maka ditetapkan,” tandasnya.

Kenurut Noor Thoha, rancangan tahapan itu kan dirancang dulu, rancangan itu menuai pro dan kontra. Sedangkan rancangan itu tidak dikerjakan sekarang, karena rancangan itu sedang dirancang. “Misalnya tiba tiba dalam beberapa bulan ke depan Corona langsung drastis menurun. Nah kita kan ga tau, yang pasti kita rancangan kita buat dulu,” imbuhnya.

Menurut Noor Thoha KPU RI sudah merancang dan melakukann uji publik, hanya tinggal disetujui. ”Kemarinkan diuji publik, kalau ternyata diuji publik rancangannya bagus. Kemudian diajukan di Komisi ii DPR-RI dalam bentuk RDB tidak ada masalah. Berarti tinggal ditetapkan,” pungkas Noor Thoha.