Ming. Sep 20th, 2020

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU Balikpapan Siap Lanjutkan Tahapan Pilkada dengan Protokol Covid 19

BALIKPAPAN—Setelah pemerintah memberlakukan New Normal, akhirnya KPU RI menetapkan bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun ini. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, Pemerintah dan DKPP Republik Indonesia.

Namun untuk PKPU yang baru hingga saat ini KPU RI masih menyusunnya. Sebenarnya tahapan sudah disusun. Namun dalam penyusunannya itu prosesnya panjang. Tidak begitu disusun langsung bisa jadi, tetapi harus menjalani uji publik. Kemudian kordinasi dengan DPR RI. Kemudian terbitlah PKPU yang baru. “Maka sampai dengan saat ini PKPU itu belum terbit.

Namun dipastikan pada tanggal 15 Juni 2020 ini KPU Kota Balikpapan akan memulai mengaktifkan PPK, dan pengukuhan Anggota PPS yang sempat tertunda karena wabah covid-19. ” Nah itu langsung dimulai. Yang pertama PPK diaktifkan dulu. lalu setelah itu melantik PPS kemarin yang harusnya dilakukan 23 Maret kemarin ditunda. Nanti didesain ulang apakah di pandemi melakui Protokoler atau bagaimana,” jelas Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha (2/6/2020).

Lebih lanjut pada bulan Juni ini, pihaknya sambil menunggu PKPU yang baru, sudah harus bergerak cepat yakni membentuk PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih). Mereka inilah yang akan melakukan pemutahiran melalui coklit ( pencocokan dan penelitian pemilih) di setiap RT untuk perorangan. “Kami akan langsung melakukan coklit untuk pemilih Pilkada Kota Balikpapan tahun ini,” ujarnya.

Selain itu, KPU Kota Balikpapan sedang bersiap yakni melakukan sosialisasi Pilkada karena masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan Pilkada ini. ”Penundaan ini harus disosialisasikan betul kepada masyarakat dan seluruh bakal calon. Nah ini menunggu regulasi resmi, yang akan tercantum dalam PKPU yang baru nanti,” katanya.

Menyinggung teknis di lapangan yang saat ini masih pandemi Covid 19 diakui Noor Thoha ada pasti yang berbeda. “Secara teknis pemungutan dan penghitungan suara sama, yang membedakan adalah hanya mekanismenya itu disertai protokol covid 19. Itu protokolnya akan dituangkan dalam juknis. Protokolnya bagaimana, nah nanti akan dituangkan dalam PKPU yang baru nanti,” ujarnya.

Sebagai gambaran awal menurut Noor Thoha, protokol Pandemi Covid 19 ini sesuai arahan presiden RI tentang New Normal, maka semua wajib mengenakan masker. Kemudian hand sanitizer atau cuci tangan dan mengatur jarak. Hal ini dilakukan baik mulai dari pelantikan PPS dan PPDP, sosialisasi maupun saat pencoblosan. “Nah ini dilihat sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya tidak mudah. Karena kegiatan KPU ini tidak lepas dari mengumpulkan masa,” papar Noor Thoha.

Bagi penyelenggara sendiri, dalam waktu dekat akan mengadakan Rafid Test, semua petugas itu akan dilakukan Rafid Test termasuk petugas KPPS. Ini dilakukan untuk memastikan apakah para petugas dinyatakan sehat dan bebas dari virus corona. “Ini dilakukan agar para petugas dipastikan dalam kondisi tidak reaktif, guna mencegah potensi wabah ini. Ini juga berpengaruh terhadap anggaran yang luar biasa,” ujarnya.

Kemudian saat pencoblosan nanti, Noor Thoha menyampaikan akan dieleminasi. Seperti alat coblos, yang biasa menggunakan paku, diganti dengan alat sekali pakai. “Entah bentuknya seperti tusuk gigi atau tusuk sate. Entahlah nanti bentuknya seperti apa. Yang jelas kita akan ganti,” imbuhnya.

Sementara untuk TPS, yang beberapa pemilihan lalu, satu TPS maksimal 800 orang atau maksimal 300 orang saat Pemilu lalu. Maka pada Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 ini kemungkinan besar maksimal hanya 500 orang untuk setiap TPS. “Nanti akan kita sesuaikan. Bisa jadi jumlahnya maksimal 500 orang. Tapi Alhamdulillah di Balikpapan ini perTPSnya jumlah pemilihnya yang lebih daro 500 orang hanya 50 TPS saja. Selebih itu kurang dari itu, Insya Allah aman, yah impikasi impikasi itu berdampak pada anggaran,” ujarnya.