Sel. Sep 22nd, 2020

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU Kota Balikpapan Gelar Raker Penyusunan Produk Hukum

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan menggelar Rapat Kerja (Raker) tentang Penyusunan Produk Hukum, yang dalam arti tentang diterbitkannya Surat Keputusan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, yang dilaksanakan di Samarinda Room, Hotel Blue Sky lantai 3, Kebun Sayur Balikpapan, Rabu (05/08/2020).

Raker ini dihadiri Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, Seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan Sekretaris KPU Kota Balikpapan dan Kasubbag beserta staff Subbag Hukum Sekretariat KPU Kota Balikpapan.

Selain dihadiri oleh kalangan internal KPU Kota Balikpapan sendiri, turut hadir Divisi Hukum PPK dari 6 kecamatan yang ada di Balikpapan. Wakil Kabag Pemerintahan Sekot Balikpapan, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Balikpapan dan sejumlah advodat turut pula menghadiri acara ini.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Toha mengatakan, Peraturan KPU atau PKPU itu pada dasarnya mengatur secara umum. Namun untuk level KPU tingkat kabupaten kota, maka diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan atau SK. “Surat Keputusan yang akan diterbitkan oleh kami itu lenih teknis lagi. mengatur bagaimana tata cara pemutakhiran data pemilih di Balikpapan dan lain sebagainya. Namun, tentu saja rujukannya tetap kepada PKPU,” ujar Noor Thoha.

Lebih lanjut Noor Thoha menyebut, dalam hal misalnya di situ menyebutkan ada pemilihan gubernur, bupati dan walikota, maka akan dihilangkan. “Kan kita kan pemilihan walikota. Otomatis dalam SK yang bakal diterbitkan KPU nanti hanya menyebut pemilihan walikota dan wakil walikota. Ini berbeda dengan PKPU, yang menyebut semuanya, yaitu pemilihan gubernur,bupati dan walikota beserta wakilnya,” ujarnya.

Sementara itu Noor Thoha juga mengatakan, substansi dari kegiatan Raker ini adalah tetap mengacu kepada apa yang telah menjadi pedoman dari KPU Republik Indonesia.

Selain membahas tentang penyusunan produk hukum, KPU Kota Balikpapan juga membuka peluang bagi lembaga survey pemantau jejak pendapat, sebelum melakukan kegiatan, para pemantau ini harus sudah teregristasi di KPU Kota Balikpapan. “Jadi tidak boleh pemantau dan atau lembaga survey ini berkeliaran semaunya. Tidak ada legimitasinya. Nanti justru kegiatan kegiatan mereka tidak terarah. Untuk itu ada syarat syarat yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Noor Thoha menyebut, syarat syarat yang harus dipenuhi itu diantara masalah pembiayaan, kemandirian, independen dan lain sebagainya itu harus terpenuhi semua. “Lembaga pemantau atau tim survey itu dia harus mempunyai dana tersendiri dan jelas. Jangan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan honor dari KPU. Karenakan kerja kerja mereka ini kan kerja independen,” pungkas Noor Thoha.