Sel. Sep 22nd, 2020

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

KPU Kota Balikpapan Gelar Sosialisasi Pendaftaran Pemantau Pilkada

BALIKPAPAN–KPU Balikpapan mengumpulkan seluruh stakeholder dan masyarakat lewat kegiatan sosialisasi pemaparan bagaimana syarat jika ingin menjadi pemantau, lembagai survey/jajak pendapat dan hitung cepat pada Pemilihan Walikota Balikpapan dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 yang digelar di halaman Kantor KPU Balikpapan, Jumat malam (7/8/2020).

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Muhasaan Ajib selaku komisioner KPU Kaltim, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan Ahmadi Azis dan seluruh komisioner KPU Kota Balikpapan. Serta hadir pula sejumlah organisasi kemahasiswaan yang datang dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Balikpapan. Dan ada pula sejumlah LSM turut pula menghadiri kegiatan ini.

Acara ini dikemas dengan cara sesi diskusi dan tanya jawab. Yang dalam kegiatan ini dimoderatori oleh Komisioner KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim. Dengan narasumber Muhassan Ajib selaku Komisioner KPU Kaltim, Noor Thoha selaku Ketua KPU Kota Balikpapan dan Ahmadi Azis selaku Anggota Bawaslu Kota Balikpapan.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan KPU Kota Balikpapan mengundang seluruh masyarakat, dalam hal ini sejumlah organisasi kemahasiswaan dan LSM yang ada di Balikpapan untuk diberikan arahan bagaimana menjadi pemantau lembaga survei/jajak pendapat atau hitung cepat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Pemantauan lembaga alat survei menjadi alat kontrol nantinya akan menyurvei masyarakat bagaimana tanggapan calon, ini bagian dari politik mencerahkan masyarakat tentang siapa-siapa yang menjadi calon politik,” ujar Noor Thoha.

Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, lembaga survei/jajak pendapat dan hitung cepat ini harus dari lembaga atau organisasi yang sudah terstruktur. Memiliki independensi, kredibilitas dan memiliki modal sendiri. “Jadi lembaga survey ini tidak mendapatkan biaya dari KPU. Mereka harus mandiri. Dan yang terpenting, lembaga survey ini tidak boleh mendapatkan bantuan dana dari salah satu pasangan calon ataupun partai pendukung. Jadi harus benar benar independen,” imbuh Noor Thoha lagi.

Lembaga survey ini, jika ingin terlibat dalam proses penghitungan suara atau segala bentuk kegiatan KPU harus mendaftar dulu ke KPU dan mendapatkan akreditasi dari KPU. Hal ini sengaja dilakukan, agar para pemantau ini segala bentuk kegiatannnya jelas dan dapat bersinergi dengan KPU.

“Silahkan teman teman yang mau mendaftar ke kami. Nanti kami akan seleksi adminitrasi dan akan kami terbitkan akredirtasi lembaga tersebut. Dan yang perlu diingat, lembaga survey ini harus benar benar bekerja dan selalu memberikan laporan ke kami di KPU. Dan lembaga survey tidak boleh mencampuri segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPU. Jadi mereka hanya bertugas sebagai pemantau dan hitung cepat saja,” pungkas Noor Thoha.