Sel. Sep 22nd, 2020

KPU Kota Balikpapan

Situs Resmi KPU Kota Balikpapan

Sejumlah Pejabat dan Pengurus Parpol Hadiri Sosialisasi PKPU Nomor 10 tahun 2020

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan melakukan acara sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Jo PKPU 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid 19, yang digelar di halaman Kantor KPU Kota Balikpapan, Rabu malam (16/09/2020).

Hadir pada acara sosialisasi ini diantaranya Asisten 1 Sekdakot Balikpapan Syaiful Bahri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Drs Zulkifli, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabag Pemerintah dan sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkompimda. Diantaranya dari Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Polresta Balikpapan. Dan turut pula hadir sejumlah perwakilan partai politik.

Dalam sosialisasi ini, tampil sebagai pembicara adalah Komisioner KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim. Di hadapan sejumlah peserta yang hadir malam itu, Syahrul menyampaikan tentang evaluasi penerapan protokol kesehatan pada tahapan pencalonan dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Dalam materi itu, Syahrul menyampaikan bahwa dari 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim, Balikpapan merupakan salah satu kota yang masuk zona merah yang tentu saja beresiko tinggi bagi Balikpapan.

Lebih lanjut syahrul menyampaikan, bahwa setelah penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan pada tanggal 23 September mendapatang. Kemudian dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut pada tanggal 24 September. “Nah masa kampanye itu dimulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini berlangsung selama 71 hari,” ujar Syahrul Karim.

Ia juga menyampaikan, prinsip pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan di tengah pandemi seperti sekarang ini, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona atau Covid 19. Kemudian memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilihan.

Syahrul Karim juga menyampaikan, bahwa KPU berkewajiban mensosialisasikan PKPU Nomor 10 tahun 2020, terkait pencegahan Covid 19. Karena ada 246 pasangan calon di berbagai daerah di Indonesia diindikasikan melanggar protokol kesehatan Covid 19. KPU Kota Balikpapan meminta kepada seluruh partai politik dan juga tim bakal pasangan calon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19. “Jelas sudah ada aturannya, sanksinya juga sudah ada. Untuk memberikan sanksi nanti teman teman Bawaslu yang akan menindaklanjuti,’ ujar Syahrul Karim.

Apalagi masa kampanye, setelah 3 hari penetapan pasangan calon pada 23 September mendatang, atau tanggal 26 September sudah mulai kampanye. KPU Kota Balikpapan memohon kepada tim pasangan calon untuk mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 wajib dijalankan. “Kalau ada indikasi pelanggaran, teman teman media juga bisa menyampaikan ke Bawaslu untuk dilaporkan. Atau dilaporkan ke tim gugus tugas Covid 19,” imbuh Syahrul Karim lagi.

Dalam waktu dekat ini juga, KPU Kota Balikpapan akan berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon, Bawaslu dan juga gugus tugas akan bersinergi dan membuat pakta integritas. “Hal ini sengaja kita lakukan agar kita tetap komit dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 di masa kampanye nanti,” pungkas Syahrul Karim.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Balikpapan Drs Zulkifli juga berkesempatan memberikan materi. Materi yang disampaikannya adalah tentang Perwali Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19. Ia menyampaikan ada 14 tempat dan fasilitas umum yang wajib menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya adalah :  perkantoran, sekolah, tempat ibadah, terminal/pelabuhan, transportasi umum, toko/pasar, apotek/toko obat, warung makan/restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik yang memungkinkan tempat berkumpulnya kerumunan massa serta tempat atau fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan.

Dengan adanya Perwali ini, hampir sudah tidak ada ruang lagi untuk mengumpulkan masa. Apalagi ada aturan jika akan mengadakan kegiatan maksimal harus 50 orang dalam satu ruangan atau gedung. Atau maksimal 100 orang jika kampanye dilaksanakan di luar ruangan atau lapangan. “Tentu saja ini hal yang berat, sebab kampanye ini harus benar benar diperhatikan dan ditaati sesuai Perwali 23 tahun 2020 ini . Sebab jika tidak mentaati, tidak menutup kemungkinan kampanye itu bisa saja diberikan teguran,” imbuh Zulkifli.