Opini

Akurasi dan Pemutahiran Data Pemilih Untuk Pemilu 2024

Syahrul Karim Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Periode 2019-2024 Data pemilih merupakan instrumen penting dalam mensukseskan pemilihan umum Tahun 2024, namun selalu menjadi persoalan dalam setiap gelaran demokrasi elektoral. Bahkan keakurasian penyajian data pemilih yang berkualitas dan mutahir selalu menjadi polemik. Gratschew, 2002, Warastuti, 2020 menyatakan kualitas sebuah data tergantung pada akurasi data yang disajikan. Akurasi data merupakan kebenaran terhadap setiap elemen data. Kebenaran tersebut menyangkut bentuk dan isi data. Akurat dari segi bentuk diartikan bahwa data itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karenanya penting untuk memastikan data yang disajikan benar dan akurat baik dari segi bentuk maupun isi. Jika data yang disajikan tidak akurat, maka akan mempengaruhi kualitas data secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Implikasi lainnya adalah pada terpenuhinya hak konstitusional warga sekaligus menjadi dasar gugatan pasangan calon atau peserta pemilu yang kalah di Mahkamah Konstitusi (MK) (Prayudi,2018). Selain itu akan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di TPS dan mereduksi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu secara keseluruan. Bahkan secara ekstrem dapat menganggu stabilitas keamanan dan politik di daerah. Ada banyak faktor fundamental mengapa data selalu menjadi masalah. Dari berbagai kajian dan pengalaman lapangan penyelenggara pemilu dapat dipotret pertama data pemilih sangat dinamis dan membutuhkan pemutakhiran secara berkala. Tiap saat data pemilih selalu berubah. Misalnya ada pemilih yang meninggal, munculnya pemilih baru – memasuki usia 17 tahun, perubahan alih status TNI/POLRI, pindah domisili dan perubahan element data karena masalah lain. Kedua KPU harus memproses dan mensinkronkan data dari tiga sumber yaitu DPT pemilu terakhir, data dari Direktorat Jenderal Dukcapil (Kemendagri), dan data lapangan (coklit). Hasil sinkronisasi ini nantinya melahirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ketersediaan logistik terutama surat suara. Ketiga kesadaran administrasi kependudukan masih rendah dan memengaruhi proses dan hasil olah kerja pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Problematika teknis dan kualifikasi sumber daya manusia juga turut serta memengaruhi hasil akhir dalam memastikan data pemilih akurat dan mutahir. Secara teknis, daftar pemilih diharapkan memuat seluruh warga negara republik Indonesia dimanapun keberadaan mereka, dalam maupun luar negeri yang tentunya telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Pemutahiran Data Pemilih             Komisi Pemilihan Umum telah mengangkat dan melantik Petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih). Khusus di kota Balikpapan jumlah Pantarlih sebanyak 1.983 orang. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) hasil pencermatan daftar pemilih sementara sebanyak 513.400 orang. Dimana jumlah maksimal setiap TPS sebanyak 300 pemilih. Hal ini sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Pantarlih akan bekerja secara penuh dan tanggungjawab melaksanakan pemutahiran data pemilih secara doo to door. Mendatangi setiap rumah warga untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Mereka mulai bekerja sejak tanggal tanggal 12 hingga 11 April 2022. Secara umum, tugas Pantarlih sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU 7 Tahun 2022 tentang Daftar Pemilih. Pada pasal 19 disebutkan bahwa Pantarlih  (1) mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK; (2). mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; (3). memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan; (4). mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas; (5). mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; (6). mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el; (7). mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; (8). mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; (9). mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan (10) menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih. Diakhir, Pantarlih akan memberikan striker coklit sebagai tanda terdaftar sebagai pemilih. Semua rincian tugas tersebut harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati hatian sebagai bagian dalam memastikan keakurasian dan mutahirnya data pemilih pada pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Upaya KPU dalam menciptakan data pemilih yang akurat, mutahir dan valid telah dilakukan secara gigantik dan massif dengan menggerakan seluruh sumber daya baik dari sisi materi (anggaran) hingga sumber daya manusia. Semua upaya itu tidak akan mencapai puncak keakurasian data yang maksimal jika tidak didukung oleh masyarakat secara aktif. Tidak hanya bersedia atau meluangkan waktu sejenak menerima Pantarlih namun juga aktif memastikan diri dan anggota keluarga terdaftar sebagai pemilih dengan mengetahui melalui https://cekdptonline.kpu.go.id atau https://infopemilu.kpu.go.id/ . Jauh lebih penting adalah memberikan informasi data pribadi dengan benar. Pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 203 menyebutkan setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Selanjutnya di Pasal 488 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian dafar pemilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Memastikan Kerahasian Data Pemilih Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi maka secara otomatis KPU masuk dalam golongan sebagai pengendali data pribadi yakni memastikan bahwa seluruh data pemilih dilindungi kerahasiannya dan bertanggungjawab penuh untuk setiap data pemilih yang tersimpan. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu ragu dalam memberikan informasi data pribadi kepada Pantarlih (KPU). Hal ini demi mewujudkan pemenuhan hak politik tiap warga yakni memberikan pilihannya pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Dipenutup tulisan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa partisipasi politik sangat penting dalam negara demokrasi, karena memungkinkan rakyat untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan negara dan memilih pemimpin. Partisipasi politik juga membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi setiap warga negara untuk memahami hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari proses politik dan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan politik, seperti pemilu (seluruh tahapannya termasuk dalam penyusunan daftar pemilih) atau diskusi publik. Harapannya, seluruh warga Kalimantan Timur khususnya kota Balikpapan berpartisipasi dalam seluruh tahapannya dan menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pemilu dan Pilkada 2024. Sekali lagi pastikan diri anda telah menjadi pemilih.  

Menanti Partisipasi Publik di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

  Oleh : Syahrul Karim Anggota KPU Kota Balikpapan Divisi Hukum dan Pengawasan Rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kemendagri dan instansi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) 24 Januari 2022, menyepakati pemungutan suara Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024. Hanya berselang 9 bulan pada tahun yang sama juga dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tepatnya 27 November. Kesepakan ini menyudahi spekulasi maupun perdebatan berbagai pihak mengenai penundaan jadwal pemilu. Hasil kesepakatan tersebut menjadi pijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang telah dituangkan dalam keputusan KPU RI nomor 21 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan mengacu ketentuan itu, tahapan dimulai bulan Juni 2022. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU mulai dari pusat, provinsi dan Kabupaten/kota telah siap menjalankan tiap tahapan dengan berlandasarkan prinsip penyelenggara pemilu; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Kesebelas prinsip pemilihan umum tersebut merupakan hal fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara sebagai perwujudan demokrasi elektoral yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat dan peserta pemilu. Hal ini juga menegaskan bahwa kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar pemilu memiliki legitimasi dan kredibilitas. Kendati demikian, dalam menjalankan prinsip tersebut tidak harus berjalan kaku. Sebaliknya penyelenggara dalam tataran pengetahuan, etika dan keterampilan teknis dituntut bekerja lebih responsif dan selalu melayani hak konstitusional warga negara secara inklusif. Oleh karenanya seluruh masyarakat harus menjadi mata dan telinga (watchdog) bagi seluruh penyelenggara pemilu hingga petugas di TPS. Penyimpangan dari prinsip pemilu akan berhadapan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan juga Aparat Penegak Hukum (APH). Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab semata pada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) akan tetapi menjadi beban semua masyarakat (pemilih) termasuk organisasi masyarakat sipil dan peserta pemilu (partai politik dan pasangan calon). Keterliban semua pihak dalam seluruh tahapan mengindikasikan proses pemilu berjalan demokratis. Masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Hal ini telah ditegaskan dalam UU 7 tahun 2017 tentang pengawasan partisipatif masyarakat dari tingkat nasional hingga wilayah skala mikro sekalipun. Berdasarkan data BPS Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim tahun 2020 mencapai 81,99. Angka ini mengalami kenaikan 4,32 poin dibandingkan tahun 2019 hanya 77,67. Ini menandakan derajat demokrasi Kaltim dalam kategori baik (High Performing Democracy).  Kendati  demikian,  ada  dua  aspek  yang  perlu  mendapatkan perhatian untuk terus ditingkatkan karena cenderung mengalami penurunan. Yakni aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan 6,16 poin dari tahun 2019 sebesar 82,17 menjadi 76,01 di tahun 2020. Aspek lainya adalah hak-hak politik 74,56 yang juga masuk dalam kategori sedang. Indikator dari dua aspek tersebut salah satunya pada kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya hanya 67,94. Kondisi ini menandakan perlunya partisipasi publik aktif dalam memastikan diri mereka terdaftar sebagai pemilih. KPU RI hingga KPU Kab/kota telah menyiapkan berbagai cakupan standar dalam menjamin hak pilih warga yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan saat hari pemungutan suara atau pemilihan. Bahkan dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih sangat mudah diakses oleh pemilih melalui aplikasi yang sangat mudah digunakan dan selalu dimutakhirkan. Upaya lainya adalah Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang sudah dilakukan sejak tahun 2020. Tujuannya adalah memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Partisipasi publik lainya dan menjadi sangat penting dalam menyongsong demokrasi elektoral yang dimulai 2022 adalah meminimalisir munculnya dan tersebarnya berita bohong atau hoax. Masih segar diingatan kita, pada pemilu 2019, muncul berita hoax mengenai narasi penculikan kotak suara di hotel Mega Lestari, Kota Balikpapan yang akhirnya berujung pidana. Dari berbagai hasil kajian, terungkap penyebaran ujaran kebencian dan hoaks semakin merajalela dalam situasi politik saat Pemilu maupun Pilkada. Ini seakan akan telah di-design. Apalagi pada perhelatan kali ini, keduanya (baca : pemilu dan pilkada) dilakukan pada tahun yang sama secara serentak. Tahun 2019, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) melansir hasil survei bahwa masyarakat Indonesia yang menerima berita hoaks setiap hari mencapai 34,60%. Hasil survei tersebut juga menemukan berita hoaks yang paling banyak beredar melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan media sosial lainnya mencapai 87,50%. Di antara berita hoaks yang sering diterima responden ialah berita tentang sosial politik 93,20%, kemudian disusul dengan berita yang memuat unsur SARA 76,20%. Umumnya hoaks yang didistribusikan melalui media sosial oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dapat berupa dukungan terhadap pasangan calon tertentu agar dapat menarik minat dan simpati masyarakat. Sementara untuk peserta pemilu lainnya, tujuannya menjatuhkan dan menurunkan elektabilitas. Oleh karenanya dukungan dan partisipasi publik secara luas dan massif termasuk organisasi masyarakat sipil (civil society) dan lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) terlebih lagi partai politik sebagai peserta  pemilu  dan  pilkada  dapat  meredam  berita  hoax  sekaligus  mengedukasi masyarakat agar terhindar dari isu isu ujaran kebencian dan provokatif yang dapat merusak ketentraman dan kedamaian kondisi sosial masyarakat Kaltim. Harapan utama semua pihak termasuk penyelenggara dalam menyongsong pemilu, pileg dan pilkada 2024 yakni terlaksana secara demokratis dan berintegritas. Artinya pemilu berintegritas dalam konteks mengacu pada komitmen dan tanggung jawab penyelenggara dan peserta pemilu untuk mendukung pemilu yang bebas dari segala bentuk pelanggaran. Membawa kedamaian, ketentraman, dan kebahagian untuk semua masyarakat. Dimana hasilnya dapat diterima oleh semua pihak tanpa memunculkan gejala politik.  Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Menanti Partisipasi Publik di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, https://kaltara.tribunnews.com/2022/02/02/menanti-partisipasi-publik-di-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024?page=all.

Populer

Belum ada data.

🔊 Putar Suara