Berita KPU Balikpapan

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan menyerahkan Laporan Akhir Tahapan Pilkada Kota Balikpapan kepada DPRD Kota Balikpapan yang berlansung di ruang rapat utama Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (12/04/2021). Penyerahan Laporan Akhir Tahapan Pilkada Kota Balikpapan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha didampingi Sekretaris KPU Kota Balikpapan Drs Syabrani. Dalam penyerahan Laporan Akhir ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh dan Ketua serta seluruh anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan. Sebelum diserahkannya laporan tersebut, sempat dilakukan diskusi tentang bagaimana rencana pemlihan di tahun 2024 yang akan datang. Pada diskusi tersebut, angggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan lebih cenderung menanyakan apakah di tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada dan Pemilu secara serentak. Usai melakukan diskusi, acara dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Akhir Tahapan yang diserahkan oleh Noor Thoha kepada Abdulloh. Disaksikan oleh ketua dan seluruh anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan. Dihadapan sejumlah wartawan Noor Thoha mengatakan, KPU Kota Balikpapan selaku penerima hibah mempunyai tanggung jawab secara adminitsrasi maupun secara moral. “Jadi KPU Kota Balikpapan harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima. Nah kami selaku komisioner tentu saja pada hari ini menyerahkan laporan tahapan saja,” ujar Noor Thoha. Ia juga menyampaikan selain laporan tahapan, ada pula laporan administrasi yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorak, BPR RI dan BPK Provinsi Kalimantan Timur. “Nanti pada saatnya setelah 3 bulan pengusulan, akan kita laporkan juga. Untuk laporan pertanggungjawaban administrasnya. Jadi saat ini yang sudah kita lakukan adalah tahapan penyelenggaraannya saja, yang barusan tadi kita lakukan,” pungkas Noor Thoha.

BALIKPAPAN—Walikota Balikpapan menerima Laporan Akhir Tahapan dan Laporan Periodik Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 yang berlangsung di rumah jabatan Wali Kota Balikpapan, Rabu (07/04/2021). Penyerahan laporan ini dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha didampingi seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan, Sekretaris KPU Kota Balikpapan Drs Syabrani dan sejumlah staff Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi menyambut baik kedatangan Ketua beserta seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan. Dirinya menyebut, bahwa pemberian laporan ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan sebagai lembaga penerima hibah dari Pemkot Balikpapan untuk menggelar Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang lalu. Sementara itu Noor Thoha menyampaikan, bahwa penyampaian laporan ini diharapkan menjadi keterbukaan KPU di dalam menggunakan anggaran hibah dari pemerintah daerah. “Dengan adanya laporan ini kami mencoba secara terang benderang baik dari segi kegiatannya maupun dari sisi pertanggungjawaban keuangannya,” ujarnya di hadapan sejumlah awak media. Laporan ini isinya dari tahap awal hingga tahap akhir diantaranya mulai dari perencanaan keuangan, mulai sosialisasi hingga penetapan calon terpilih. KPU Kota Balikpapan menyampaikan seluruhnya terkait penggunaan dana yang diterima. “Jadi nanti generasi berikutnya, begitu melihat dokumen kami ini, sudah tergambar seperti inilah pelaksanaan Pilkada,” imbuhnya. Acara penyerahan Laporan Akhir Tahapan dan Laporan Peridik ini disaksikan juga Staff Ahli Setdakot Balikpapan Bidang Pemerinahan Drs Syaiful Bachri, Kasat Pol Pamong Praja Zulkifli dan Bagian Pemerintahan Setdakot Balikpapan.    

BALIKPAPAN—Ketua Komisi II beserta rombongan melakukan kunjungan kerja pada agenda Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan, Selasa (30/03/2021). Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI H Ahmad Doni Kurnia Tandjung S.Si MT didampingi 10 orang anggotanya. Hadir juga pada acara ini diantaranya adalah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Kaltim Jauhar Effendi, perwakilan dari KPU RI, Bawaslu RI dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Rudiansyah SE. Pada acara ini sejumlah pejabat dari Forkompinda Kaltim juga turut hadir diantaranya Aspidum Kejati Kaltim Gede Made Pasek Swardhayana, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Karoops Polda Kaltim Kombes Pol Fransiscus Barung Mangera SIK M.Han, perwakilan dari kantor Kemendagri, para Ketua KPU dari kabupaten kota seKaltim dan para Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur. Ketua KPU Provinsi Kaltim Rudiansyah menyampaikan, pada Pilkada tahun 2020 lalu tingkat partisipasi pemilih terbilang lebih tinggi dari Pilkada tahun 2009 lalu. Padahal saat Pilkada tahun 2020 KPU menggelarnya dalam situasi Pandemi Covid 19. “Memang secara nasional target kita adalah 77,5 persen. Namun di Kaltim hampir semua kabupaten kota yang berjumlah 9 daerah semuanya mengalami peningkatan dibanding pada Pilkada tahun 2009. Ini patut kita apresiasi. Sebab pelaksanaannya di tengah Pandemi Covid 19,” ujar Rudiansyah. Rudiansyah juga menyampaikan tingkat partisipasi ini tak lepas dari peran KPU Kaltim dan KPU Kabupaten Kota yang ada di Kaltim sebagai penyelenggara yang menggelar Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mulai dari tingkat KPU, PPK, PPS, PPDP dan KPPS semuanya sudah menjalani rapid test. Kemudian saat hari pemungutan suara juga ketat. “Saat pemungutan suara berlangsung, waktunyapun diatur. Agar tidak menimbulkan kerumanan. Dan semua petugas KPPS mengenakan APD lengkap. Pemilih pun wajib menggunakan masker dan wajib mencuci tangan saat memasuki TPS,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komsisi II DPR RI H Ahmad Doni Kurnia Tandjung S.Si MT mengatakan kehadirannya ke Kantor KPU Kota Balikpapan merupakan kunjungan kerja spesifik. Kunjungan kerja spesifik yang dimaksud Doni Kurnia adalah rapat rapat kerja yang biasanya digelar di Gedung DPR RI, namun kali ini rapat kerjanya dilaksanakan di luar Gedung DPR RI. “Tapi dalam kunjungan kerja kali ini dengan mitra yang lebih spesifik, terkait dengan panitia kerja evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020,” ujarnya. Doni Kurnia yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini memaparkan, dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama adalah Komisi II DPR RI sengaja memnetuk Panitia Kerja evaluasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Menurutnya pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 itu adalah Pilkada yang bersejarah. Bersejarahnya itu menurut Doni adalah karena Indonesia melaksanakan Pilkada sebanyak 270 kali dalam waktu yang bersamaan dalam suasana Pandemi. Pada saat itu DPR RI banyak sekali mendengarkan pro dan kontra pada saat pelaksanaan Pilkada itu. Karena pada masa tahapan tahapannya itu datang Pandemi yang di luar dugaan. “Maka kita sempat putuskan untuk ditunda selama tiga bulan dan kita putuskan penyelenggarannya pada 9 Desember 2020,” ujarnya. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang dinyatakan berhasil itu menurutnya ada tiga parameter yang membuat Pilkada Tahun 2020 itu berhasil. Parameter pertama adalah seluruh tahapan, mulai tahapan pertama sampai tahapan terakhir hingga sengketa di Mahkamah Kontistusi selesai dijalani. “Tapi semua tahapan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya,” imbuhnya. Parameter yang ke dua menurut Doni Kurnia, suksesnya Pilkada Tahun 2020 ini di tengah Pandemi Covid 19 yang awalnya diprediksi tidak banyak orang yang mau datang ke TPS, tapi kenyataannnya justru tingkat partisipasinya cukup tinggi. “Maka jika dibandingkan dengan Pilkada Pilkada sebelumnya secara nasional, itu lebih tinggi, yaitu 73,6%. Tentu ini bisa dijadikan indikator penyelesaian Pilkda yang kemarin,” paparnya. Sedang parameter ke tiga adalah timbulnya kekhawatiran masyarakat bahwa saat melaksanakan Pilkada itu akan adanya cluster baru. “Tapi Alhamdulillah hingga saat ini tidak satu kajian atau riset atau penelitian yang kemudian menyimpulkan bahwa Pilkada kemarin itu menimbulkan cluster baru. Alhamdulillah, semua desain yang dibuat oleh penyelenggara yang sudah kita monitor bersama-sama itu sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya. Di penghujung acara, acara dilanjutkan dengan tukar menukar cindera mata, antara KPU Provinsi Kalimantan Timur bersma Asisten I Pemrprov Kaltim dengan Ketua Komisi II DPR RI. Kemudian acara dilanjutkan dengan moment foto bersama.    

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang digelar di Ball Room Hotel Novotel Balikpapan, Jumat 19 Februari 2021. Hadir pada acara rapat pleno tersebut Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, seluruh komisioner KPU Kota balikpapan, Ketua KPU Provinsi Kaltim, Bawaslu Kota Balikpapan, Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh serta para pejabat yang tergabung dalam Forkompimda Kota Balikpapan. Serta hadir pula Wali Kota terpilih Rahmad Mas’ud beserta istri. Dan juga hadir istri dari Almarhum Thohari Azis selaku Wakil Wali Kota Balikpapan. Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dalam amanatnya menyampaikan, Rapat Pleno ini memang tertunda dikarenakan sempat adanya lembaga yang melaporkan KPU Kota Balikpapan ke Mahkamah Kontitusi (MK). Namun laporan yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu dinyatakan ditolak oleh MK. Akhirnya, KPU Kota Balikpapan sudah bisa menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020. Noor Thoha juga menyampaikan dalam amanatnya, di tengah tengah pandemi KPU Kota Balikpapan mencatatkan bahwa tingjat partisipasi sebesar 59,48%. “Ini sesungguhnya jauh dari harapan bapak ibu, karena targetnya adalah 77,5 persen. Tapi setidaknya partisipasi ini berkat kerja keras semuanya bapak ibu, KPU dalam hal teknik penyelenggaraan, saya yakin teman teman PPK dan PPS dan seluruh pengelenggara itu siap untuk mendobrak partisipasi setinggi-tingginya,” ujar Noor Thoha. Ia juga menyampaikan, bahwa dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, yang meraih suara terbanyak adalah pasangan Rahmad Mas’ud dan Thohari Azis dengan jumlah 160.929 suara atau 62,48%. Usai menyampaikan amanatnya acara dilanjutkan dengan penandatangan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan. Kemudian Berita Acara tersebut diserahkan kepada Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kota Balikpapan dan para ketua seluruh partai pengusul pasangan Rahmad Mas’ud dan Thohari Azis. Berita acara tersebut nantinya akan diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur dan kemudian dilanjutkan ke Kementrian Dalam Negeri untuk menerbitkan SK. “Maka insya Allah pelantikan itu di bulan Mei nanti, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan wali Kota Sekarang. Perihal pelantikan ini bukan domainnya KPU lagi, namun sudah menjadi domainnya Kemendagri dan Gubernur Kalimantan Timur,” pungkasnya. Pada kesempatan itu pula KPU Kota Balikpapan memberikan tali asih kepada anggota PPK yang meninggal dunia karena Covid 19 dan seorang anggota PPS yang mengalami kecelakaan saat menjalani tugas sebagai PPS saat tahapan Pilkada sedang berlangsung.    

  BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan melakukan pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota PPS Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, yang dilaksanakan di Samarinda Room, Hotel Blue Sky, Kebun Sayur, Balikpapan, Rabu (05/08/2020).Pelantikan PAW anggota PPS Kelurahan Telaga Sari ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, dan dihadiri seluruh Komisioner, Sekretaris dan seluruh Kasubbag Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Prosesi pelantikan Amar Mar’uf sebagai anggota PPS Telaga Sari yang baru menggantikan Yeni dilakukan oleh Ketua KPU Kota Balikpapan, dirangkai dengan pembacaan pakta integritas, dan penandatangan berita acara pelantikan. Pelantikan PAW anggota PPS Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota ini dilakukan karena anggota PPS yang lama memiliki kegiatan yang padat sehingga dikhawatirkan akan menghambat kinerja tim PPS Telaga Sari.

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 yang digelar di ruang Rajawali, Hotel Horison Sagita, Gunung Malang, Selasa (18/02/2020). Hadir pada acara itu diantaranya Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, 4 Komisioner KPU Kota Balikpapan, bakal pasangan calon dari jalur independen, Letkol CAJ H Solahuddin Siregar – Muhammad SH. Serta hadir pula pasangan calon dari jalur independen Agus Laksito – Soeharto. Selian itu hadir pula dari jajaran Polresta Balikpapan, perwakilan dari Kodim 0905 Balikpapan, Lanal Balikpapan, Lanud Balikpapan. Pada acara itu pula turut hadir dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan Sipil dan, Dinas Perhubungan, Kesbangpol Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan, Kabag Pemerintahan serta seluruh Kapolsek yang ada di Balikpapan. Menurut Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, kegiatan ini sengaja digelar dengan mengundang semua pihak terkait dengan penyerahan dukungan. Dalam hal ini yang terpenting adalah pasangan calon bersama timnya. Menurut Noor Thoha kegiatan ini begitu penting karena sangat teknis sekali. Dikarenakan teknis sekali, maka dari itu KPU Kota Balikpapan maka perlu disampaikan kepada pihak pihak terkait. “Kegiatan ini kami lakukan dengan mengundang mereka itu agar mereka dapat mengetahui teknis teknis yang kami lakukan. Jangan sampai nanti, apa yang kami lakukan mereka tidak tahu dan bisa menjadi salah paham. Jika ada salah paham ini kan bisa saja menjadi masalah,” ujar Noor Thoha. Lebih lanjut Noor Thoha mengatakan, begitu saat pelaksanaan penyerahan nanti, KPU Kota Balikpapan berharap agar para Paslon ini sudah tertata dan terpola. “Terpola yang dimaksud adalah berapa orang yang masuk, siapa yang di dalam. KPU melakukan apa, mereka diharapkan sudah tahu semua,” ujarnya. Dipenghujung acara KPU Kota Balikpapan membuat Kesepakatan Bersama hasil rapat koordinasi persiapan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020. Kesepatan ini ditandatangani bersama dimulai dari Ketua KPU Kota Balikpapan, 4 Komisioner KPU Kota Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan Sipil dan, Dinas Perhubungan, Kesbangpol Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan, Kabag Pemerintahan serta seluruh Kapolsek yang ada di Balikpapan.